“Tapi selama ini kami tak ada pembelaan oleh UMKM yang dulunya kutip retribusi. Sebanyak 163 pedagang akan di pecah ketempat pasar berbeda tapi itupun kios tidak jelas ditambah kutipan jasa yang tinggi nilainya,” jelasnya.
Artinya, kata Mamad, ada oknum PD. Pasar Jaya maupun UMKM Jakarta Pusat yang mempermainkan pedagang menjadi azas pemanfaatan dari persoalan pedagang yang terjepit, dan di akali oleh istilah uang jasa yang cukup besar nilainya.
Mamad juga menegaskan, kedatangan Gubernur Ahok nantinya buat mereka satu momentum strategis buat pedagang pasar yang KTP DKI, agar juga semua tahu PD. Pasar Jaya tidak mau mengubris usulan serta validasi data pihak kami yang sebenarnya.
Ada 5 poin yah harus diketahui oleh Gubernur DKI Jakarta Ahok nantinya, yang pertama perihal penempatan ruko di PD. Pasar Jaya yang di kocok tak satupun dari pihak pedagang lama masuk, kedua penghapusan JP yang direvitalisasi ternyata tidak memenuhi quota pedagang tanpa solusi jelas yang akuntabilitas, transparansi.
“Ketiga, adanya istilah uang jasa hingga mencapai puluhan juta untuk menempati sewa ruko di pasar Nangka Bungur. Keempat, adanya penghapusan data tentang jumlah pedagang oleh pihak PD. Pasar Jaya serta Kelima, kami sangat menunggu kedatagan Ahok secara terbuka untuk meresmikan Pasar Nangka Bungur, namun demikian agar pula Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahyadi Purnama alias Ahok mau juga mendengar kan, memfasilitasi dari masalah terkait terkatungnya kami para pedagang, yang semuanya ini sangat memahami apa kemauan Gubernur dari 5 program Tertib Gubernur yang semuanya sangat tidak di pahami oleh pihak pengambilan keputusan terhadap makna revitalisasi pasar,” tutup Mamad. (Nr)
