Jakarta, sketsindonews – Efektifkah program auto debet pembayaran online bagi pelaku ekonomi kecil (PKL) atau yang disebut binaan pedagang oleh Dinas UMKM Provinsi DKI Jakarta yang selama ini di jalankan melalui via Bank DKI.
Pedagang binaan UMKM dalam retribusinya ternyata masih banyak pedagang tak tercatat (terdata) sebagai kewajiban bagi pedagang di dalam lokasi sementara, (lokbin), lokasi binaan (lokbin) yang masih tumpang tindih bahkan tak terdata secara baik dalam validasinya.
Dalam penyusuran sketsindonews tercatat pedagang binaan JP 36-37 poncol Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat tercatat pedagang sekitar 600 pedagang, namun yang tercatat hanya sekitar 100 lebih saja yang bisa di auto debet oleh Bank DKI.
Sisi lain pedagang Pasar Loak Poncol dalam kepemilikan tempat juga masih menjadi dilematis terkait kepemilikan kios telah menjadi kepemilikan secara pribadi, sehingga hal ini juga mengakibatkan proses auto debet menjadi tidak valid bagi kewajiban pedagang sesuai dengan pergub.
Tercatat pedagang satu kepemilikan bisa memiliki hingga 10 kios, padahal pasar tersebut merupakan fasum fasos Pemda DKI yang tidak bisa di perjual belikan secara pihak.
Menurut pengelola pasar Loak Poncol Lili mengatakan, secara kronologis pasar loak poncol awalnya merupakan hasil pemberdayaan lokal masyarakat yang dibangun oleh masyarakat pedagang sendiri secara swakola dalam membangun pasar itu awalnya, tukasnya. (1/11)
“Fasum fasosnya diakuinya merupakan milik pemda DKI, tapi kalo bangunan milik pedadagang. Sementara pemerintah DKI Dinas UMKM hanya sekali membangun awning (atap) pasar dimana pasar itu telah berdiri hampir 30 tahun.”
