Akhirnya pemda DKI mengclaim itu dibuat binaan oleh Pemda DKI sesuai usulan loksem atau JP 36-37 yang selama ini dibina oleh Sudin UMKM Jakarta Pusat.
Kami pernah mengusulkan bahwa program auto debet tidak efektif, karena proses itu banyak dilanggar oleh pedagang, dimana bank DKI melalui kebijakan memberlakukan membayar retibusi online via bank langsung terhapus oleh system.
Jika pedagang tidak melakukan pembayaran dalam kurun waktu tertentu otomatis nama itu hilang, ini yang menjadi polemik baru bagi pengelola pasar, ujar Andika saat bincang dengan sketsindonews. com.
Menurutnya, bagi loksem atau lokbin seharusnya sudah dipakai dengan penggunakan seperti pembayaran indomaret secara langsung diawasi oleh pengelola yang tiap harinya membayar dalam bentuk kasir sehingga kemalasan pembayaran dapat dimonitor secara langsung, terang Andika lebih lanjut.
Pasar Poncol semenjak auto debet menegalami penurunan drastis dalam hal pajak retribusi, dimana waktu pembayaran masih manual kami setor via karcis dari Sudin UMKM perbulan mencapai 18 juta setiap bulannya untuk masuk ke pajak daerah.
Sekarang ini separuh saja tidak karena tidak adanya sinkronisasi antara pengelola dan Bank DKI dalam validasi bagi pedagang pasar poncol, baik pengelola, pedagang Sudin UMKM dan Bank DKI sendiri dalam membuat aturan itu.
Kondisi ini harus dievaluasi, tegas Andika. Karena auto debet dalam prakteknya sangat sulit diterapkan bagi pelaku ekonomi yang nota bene pasar poncol pedagangnya sangat sulit mengikuti aturan itu.
