Home / Artikel / RUU Tembakau Membingungkan

RUU Tembakau Membingungkan

Yogyakarta, sketsindonews -Para petani tembakau merasakan kekurang adilan pembagian keuntungan yang didapat dalam tata niaga tembakau yang terjadi melalui penarikan cukai oleh pemerintah. Kelauhan tersebut diungkapkan oleh Suharyo dan H Mudiyo petani tembakau asal Kalasan Yogyakarta usai dialog public yang bertema Politik Pertembakauan dan Etika Politik yang berlangsung kemarin yang berlangsung di kampus UIN Yogyakarta.

“Kami merasakan bahwa realisasi dana yang harusnya di berikan kepada petani dirasakan tidak transparan dan kurang adil, bahkan kami para petani tembakau saat ini mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah, dan yang dirasakan memiliki keuntungan ialah justru pihak pihak lain selain petani,” ujar Suharyo yang juga tergabung dalam organisasi Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) ini.

Selanjutnya ia menegaskan bahwa  RUU tentang Pertembakoan merupakan salah satu RUU yang diproritaskan Pengesahannya dalam Prolegnas 2016, meskipun masih ada sejumlah pihak yang menolak. RUU tersebut direncanakan akan dibawa ke rapat paripurna oleh DPR RI untuk mendapat pengesahan.

“Sikap tergesah-gesa DPR RI yang bersikukuh untuk mengesahkan RUU tersebut menjadi Undang-undang tentu menimbulkan tanda Tanya besar, Ada apa? Dan apa benar RUU tersebut telah melindungi dan pro terhdap rakyat? Serta dimana posisi RUU tersebut?, padhal para petani tembakau sangat bergantung pada RUU tersebut sebagai payung hukum dalam melakukan kegiatan pertanian tembakau dan tata niaganya,” ujarnya.

Dia juga menambahkan bahwa sebaiknya para pelaku industry rokok memberikan perhatian yang lebih kepada para petani tembakau sehingga hubungan simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan dapat berjalan dengan baik.

“Dalam Pasal 3 RUU Pertembakauan memuat tentang tujuan pengelolaan tembakau, diantaranya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan industry pertembakauan nasional dan melindungi kesehatan masyarakat. Ketentuan tersebut dinilai ada semacam kebingungan oleh pembentuk undang-undang, bahwa disatu sisi mereka ingin melindungi masyarakat dan meningkatkan produksi pertembakauan nasional, namun disisi lain mereka juga mengatur perlindungan kesehatan masyarakat. Tentu hal ini merupakan sikap kontradiktif para legislator. Kemudian berkenaan dengan kesejahteraan masyarakat bahwa good will pemerintah harus ditunjukkan dengan melakukan pembatasan kouta import tembakau, karena dengan kebijakan tersebut kesejahteraan masyarakat untuk melestarikan budidaya tembakau lokal dapat terjamin, yaitu ditekankan bahwa minimal 80 % kebutuhan tembakau nasional menggunakan produk tembakau dalam negeri dan 20 % produk luar negeri,” paparnya.

“Posisi RUU Pertembakauan adalah peraturan yang mengancam dan mendiskreditkan hak-hak rakyat, sehingga keberpihakan RUU tersebut dirasa kurang, terlebih adanya paradoks dalam RUU serta potensi tumpang tindih dengan peraturan lainnya, maka sangat layak pengesahan RUU tersebut ditangguhkan terlebih dahulu dengan juga membatasi kouta import tembakau. RUU tersebut harus diarahkan pada perlindungan hak-hak para petani tembakau dengan cara  memberi kepastian harga tembakau kepada para petani (jangan diserahkan kepada tengkulak), menfasilitasi sarana-prasarana pertanian para petani lokal dan meningkatkan dana bagi hasil cukai tembakau lebih tinggi kepada daerah penghasil tembakau serta membatasi kouta import tembakau dari kebutuhan tembakau nasional,” tambahnya lagi.

Sementara itu salah seorang narasumber yakni Suryokoco selaku ketua persatuan perokok bijak mengemukakan bahwa permasalahan tembakau dan rokok merupakan permasalahan yang sangat kompleks karena banyaknya unsur dan kepentingan yang terlibat di dalamnya.

“Dari segi pendapatan maka cukai rokok merupakan masukan keuangan yang cukup besar bagi Negara tidak kurang 139 triliun rupiah di tahun 2015 dan di tahun 2016 diperkirakan mencapai 145 triliun rupiah, tetapi dilain sisi pemerintah melalui beberapa perda juga membatasi peredaran dan penggunaan rokok, misalnya di beberapa daerah di Jawatengah ada perda yang langsung memutus hak warga baik BPJS maupun lainnya jika warga tersebut ketahuan merokok di daerah yang tidak boleh merokok, maka hal ini menjadi kontroversi tersendiri,” terangnya kepada sketsindonews.com

Dia juga menambahkan bahwa saat ini jumlah perokok di Indonesia juga meningkat dan hal tersebut juga menimbulkan dampak ekonomi yang cukup signifikan .

“Jumlah perokok di Indoensia setiap tahun naik sekitar 3 sampai 5 persen dari total 70 juta perokok yang ada maka jika dikonversikan dalam rupiah maka nilai besar uang akan beredar dalam industry rokok Indonesia dan hal tersebut juga melibatkan para petani tembakau,” ujarnya lagi. (Dwi)

Check Also

Pedagang Ex Import Baju Senen Tak Tuntas, Pantaskah Keberadaan di Trotoar

Jakarta,sketsindonews – Pendestrian jalan Senen Raya (Ex Kebakaran) hingga kini sulit di sterilkan keberadaan pedagang …

Watch Dragon ball super