Sebut Menhub Korupsi, Andar: KPK Harus Proses Atau Komisioner KPK Yang Dilaporkan

Jakarta, sketsindonews – Kinerja 5 Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali dipertanyakan oleh Direktur Eksekutif ‘Government Against Corruption & Discrimination (GACD), Andar M Situmorang.

Kali ini Andar menantang KPK untuk berani memproses Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi yang diduga terlibat dalam alih Fungsi lahan Pemprop DKI Jakarta.

“Sesuai temuan GACD, Budi Karya Sumadi ini merugikan negara Miliaran Rupiah dari alih fungsi lahan yang sekarang jadi Ancol Beach City Mall,” ungkap Andar saat dihubungi, Selasa (11/06/2019).

Andar tidak merinci kronologi terkait pengalihan lahan tersebut, namun menurutnya saat itu Budi Karya Sumadi (BKS) masih menjabat Direktur Keuangan PT Ancol Jaya (PAJ) 2001-2004.

Lalu saat menjabat sebagai Direktur Utama Angkasa Pura 2, menurut Andar BKS juga melakukan praktek Nepotisme secara sistematis.

“Dulu saat menjabat Dirut Angkasa Pura 2, memonopoli proyek-proyek Nepotisme, sampai sekarang dia via adiknya masih tetap nangani proyek Cleaning Service diseluruh Angkasa Pura 2,” ungkap Andar.

“PT ISS Indonesia mengelola parkir dan cleaning service adalah perusahaan luar yang sebahagian sahamnya dimiliki oleh orang indonesia, apa tidak ada perusahaan Indonesia yang mampu,” tambahnya.

Lanjutnya, salah satu Direktur di Angkasa Pura Solutions (APS) menurut Andar adalah adik dari BKS yang bernama Yundri dan akan diangkat menjadi Direktur Utama.

“Mau diangkat jadi Dirut Angkasa Pura Solutions,” ungkapnya.

Atas temuannya tersebut, Andar berharap agar KPK segara mengambil tindakan dan memproses BKS.

“Kemana ini KPK dan 5 Komisionernya, apa mereka takut karena ini Menteri, kan tanggal 21 Desember ini akan berakhir, apa GACD perlu melaporkan ke 5 Komisioner ini,” pungkasnya.

(Eky)