Jakarta, sketsindonews – Warga Kelurahan Kebon Kosong kini terus menanti terhadap kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait keseimbangan pembangunan infrastruktur serta air bersih yang selama ini terabaikan.
Wilayah yang terbagi menjadi 2 bagian ini bukan hanya kawasan Ex Bandar Kemayoran yang kini menjadi pengelolaan Sekertaris Negara atau Pusat Pengelola Komplek Kemayoran (PPKK), namun juga warga yang bukan komplek tersebut.
Alhasil, sejak puluhan tahun dampak itu terus terguras oleh efek pembangunan yang tak ternikmati hingga saat ini. Padahal rekomendasi yang dikeluarkan PPKK yang belum lama ini dianggap banci (sumir) sehingga Pemprov DKI juga tak berani dalam melakukan penataan wilayah lingkungan warga.
Padahal dalam pandangan Fraksi DPRD Partai Nasdem Bestari Barus sekaligus anggota Badan Anggraran kepada Gubernur – Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan – Sandi telah menyampaikan perihal ini secara tegas.
Kata Barus, hal yang perlu juga menjadi perhatian Gubernur dan Wakil Gubermur DKI terpilih saat ini adalah masalah pelayanan publik, Fraksi Nasdem menyoroti secara serius kasus yang dialami warga Kelurahan Kebon Kosong Kota Jakarta Pusat yang menyayat hati dan memprihatinkan yang terjadi dimasyarakat, ujarnya.
