Home / Artikel / Walikota Bogor Dukung Revisi PM 32/2016

Walikota Bogor Dukung Revisi PM 32/2016

Bogor, sketsindonews – Walikota Bogor, Bima Arya, menyampaikan bahwa saat PM 32/2016 berlaku 1 April 2017 ada ruang kosong terkait payung hukum kendaraan roda dua (ojek) sehingga mendorong pemda membuat peraturan.

“Angkutan roda dua sebagai angkutan penumpang belum diatur hingga saat ini. Baik dalam Undang-undang LLAJ maupun Permenhub 32/2016 belum mengatur soal itu oleh karenanya nanti saya akan mengeluarkan peraturan terkait hal ini, agar negara hadir di masyarakat,” ujar Bima saat sosialisasi revisi PM 32/2016 di Balaikota Bogor, Jumat (24/3).

Baca juga: Transportasi Online, Menhub Beri Waktu 3 Bulan Untuk Transisi

Sementara itu Direktur Jenderal Perhubungan Darat Pudji Hartanto mengatakan bahwa revisi aturan terkait taksi online didasari oleh prinsip keselamatan, keamanan, kesetaraan dan kebutuhan publik dalam penyelenggaraan transportasi. “Bersama kita BISA,” ujar Pudji.

Pudji mengatakan,”Revisi PM 32/2016 ini bukan merupakan respon dadakan karena adanya kejadian di beberapa daerah termasuk di Bogor namun telah diusulkan jauh sebelum ada kejadian di masyarakat. Revisi ini telah melalui tahap dua kali uji publik, yang melibatkan berbagai kalangan, akademisi, pakar, pengamat transportasi, komunitas, asosiasi, dan stake holder terkait.”

Pudji juga menghimbau agar masyarakat harus berfikir positif dalam menyikapi kondisi yang ada. “Jangan mudah terprovokasi terhadap pemberitaan yang tidak benar,” ucapnya.

“Seperti yang disampaikan oleh Menteri Perhubungan, semua stakeholder telah dilibatkan dalam usulan revisi PM 32/2016. Pemerintah pusat akan melakukan asistensi dan mendorong pemerintah daerah untuk pembentukan peraturan kepala daerah,” lanjutnya.

Terkait bentrokan yang terjadi di Bogor pada Senin (20/3), Bima mengatakan, “Tidak ada yang diuntungkan dalam kejadian tsb. Kami sepakat bahwa akan merumuskan peraturan yang lebih detail untuk pengaturan roda dua dalam bentuk peraturan walikota/bupati.”

“Jangan sampai terprovokasi. Walikota dan bupati akan koordinasi terkait pengaturan ojek online,” lanjutnya. Menurutnya pemerintah harus punya peta visual melalui akses digital dashboard. “Kita harus bisa mengawasi semua angkutan umum. Rutenya kemana saja dan jumlahnya berapa di kota Bogor. Hal ini berfungsi pula sebagai langkah pengawasan. Pengawasan itu ada dua, manusia dan teknologi. Pengawasan yang dilakukan manusia terbatas, namun dengan teknologi keterbatasan tersebut dapat diatasi,” katanya.

Sedangkan Bupati Bogor Nurhayanti mengatakan bahwa kebersamaan adalah sumber kekuatan. Baik Kota maupun Kabupaten Bogor sepakat segera menindaklanjuti dengan membuat payung hukum utk mengatur angkutan online di level daerah.

Terdapat 4 poin utama dalam revisi PM 32/2016, yaitu tarif, pembatasan jumlah angkutan online, STNK berbadan hukum dan TNKB dengan kode khusus. Dan kemudian kewajiban uji KIR dimana kewenangannya berada di pemerintah daerah.

Kepala Biro Penerangan Umum Mabes Polri, Brigjen Rikwanto menekankan bahwa masyarakat harus waspada terhadap berita hoax. “Boleh antusias solidaritas thd kelompok, tapi tetap gunakan logika. Saya harap Kota Bogor dapat menjadi percontohan bagi kota lain,” katanya.

Hadir pula dalam kegiatan tersebut asosiasi angkutan kota KOMPAK Bogor, yang mendesak PM 32/2016 diberlakukan diberlakukan secepatnya.

Dalam acara yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Bogor juga dihadiri oleh Dirjen Aplikasi Kominfo, Dirlantas Polda Jabar Tomex Korniawan, Kapolresta Bogor Kombes Pol Ulum, Sekjen Organda Pusat, pengemudi Go-jek, Uber dan Grab. (*)

Check Also

Hati Yang Baru dan Roh Yang Baru

(Hesekiel 36:25-28) Renungan, sketsindonews – Terjadinya pembuangan bangsa Israel, bukan berarti Allah tidak mengasihi mereka, …

Watch Dragon ball super