Jakarta, sketsindonews – Hingga saat ini pemerintah harus membayar hutang yang sempat dipinjam untuk mengatasi krisis ekonomi 1997-1998.
“Sampai hari ini pemerintah masih harus nyicil 12 persen dari total utang Indonesia. Itu warisan krisis,” kata Dewan Pembina Barisan Nusantara, Awalil Rizky dalam diskusi bertemakan ‘Hutang yang Membebani Negara’, di Jatinegara, Jakarta, Jumat (04/8).
Selanjutnya Awalil yang juga ditemani Pengamat Indef, Bima Yudistira menjelaskan bahwa pemerintah harus membayar cicilan piutang kepada Bank Indonesia sekitar Rp 444,7 triliun dari total pemerintah pusat per akhir Juni sebesar Rp3.706 triliun. Bunga hutang domestik sekitar Rp 150 triliun.
“Jika dibagi hutang setiap penduduk Indonesia maka menanggung biaya 14 juta,” kata Awalil.
Awalil mengakui, Pemerintahan telah mereformasi keuangan dan konsolidasi fiskal. “Tapi besarnya pembiyaan infrastruktur mengharuskan APBN ekpansif dengan berhutang,” tambah Awalil.
“Apakah pembiyaan infrastruktur harus menggunakan hutang dan mengapa Defisit APBN makin membesa, ” kata Awalil dengan nada bertanya.
Utang pemerintah terus meningkat sejak 2012. Tambahan utang pada 2012-2014 mencapai Rp 609,5 triliun. Namun, piutang yang digunakan untuk pembangunan infrstruktur hanya Rp 456,1 triliun, pendidikan sebesar Rp 983,2 triliun, kesehatan Rp 145,9 triliun, dan sisanya untuk perlindungan sosial serta dana desa.
Awalil menjelaskan, Pada 2015-2017, tambahan utang memang melonjak hingga Rp 1.166 triliun. Utang tersebut dipakai untuk pembangunan infrastruktur yang nilainya meningkat dua kali lipat yaitu mencapai Rp 912,9 triliun.
Dana pendidikan bertambah jadi Rp 1.176 triliun, dana kesehatan meninngkat menjadi Rp 262,3 triliun dan sisanya untuk perlindungan sosial, dana desa, dan dana alokasi khusus.
Utang menjadi pilihan pemerintah untuk menutupi kekurangan APBN. “Apakah kita perlu seperti keledai jatuh pada lubang yang sama,” tandas Awalil menutup pembicaraan.
Pada kesempatan yang sama pengamat ekonomi Indef, Bima Yudistira mengatakan, hutang indonedia akan jatuh tempo pada tahun 2019. Setidaknya ada 3 Sekenaria solusi. Pertama, kompromi dengan para debitur. Kedua, menolak membayar. Ketiga, terbitkan Century bond berjangka seratus tahun. Yang akan dicicil selama seratus tahun.
“Semua pilihan itu mempunyai konsekwensi dan beberapa negara telah menggunakan salah satu solusi itu. Seperti Argentina mengambil pilihan Century bond atau Yunani menolak membayar hutang,” pungkas Bima.
Kesempatan terpisah, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan total utang luar negeri pemerintah dan swasta masih 34 persen dari produk domestik bruto US$ 1 miliar, atau lebih rendah dari patokan maksimal global sebesar 60 persen dari PDB. Nilainya saat ini mencapai US$ 334 miliar.
Rasio utang hampir serupa dengan sepuluh tahun lalu, di mana total utang luar negeri sebesar US$ 141 miliar atau 32 persen dari produk domestik bruto saat itu.
“Utang tak apa kalau memang ekonomi tambah besar, persentasenya masih sama ini strategi investasi pembiayaan untuk membangun ekonomi,” kata Agus.
(GN)
