Jakarta, sketsindonews – Penataan Kawasan Kemayoran terutama wilayah Kebon Kosong yang ditenggrai merupakan milik lahan DP3KK (Sekretariat Negara) terus menjadi kendala terkait perceoatan pembangunan infrastruktur wilayah pemukiman serta jalan lingkungan.
Penggiat lingkungan Joko Sardjono mendesak Pemerintah DKI Jakarta untuk tidak diskriminatif dalam hal tersebut, pasalnya warga Kebon Kosong merupakan warga penduduk Jakarta seperti lainnya, ujarnya. (5/9)
Kami telah banyak berkontribusi untuk pemerintah DKI Jakarta terkait pelayanan lingkungan, pebenahan oleh warga Kebon Kosong secara inovatif bahkan pemberdayaan lokal secara kultural.
Joko selain meraih berperestasi meraih Kalpataru bidang lingkungan serta proklim telah melayangkan surat kepihak Dinas Bina Marga PU jalan terkait berbagai hal persoalan infrastruktur serta kendala pembebasan hak lahan yang di claim pihak Sekneg menjadi kawasan Ex. Bandar Kemayoran.
Masih banyak persoalan hak lahan yang belum selesai oleh sekneg secara historis kami telah layangkan surat termasuk kendala kepada pihak DPRD DKI Jakarta.
Semuanya kami laporkan berdasarkan peraturan pemerintah No. 31 Tahun 1985 yang diketahui asset kewenanangan juga ada milik asset Angkasa Pura, ujar Joko
Lahan itu meliputi wilayah barat sesuai Kepres No. 32 Tahun 1979 tentang pokok kebijaksanaan asal tanah konversi hak hak barat ssbagai asset menindak lanjuti surat sekretaris negara demgan mengeluarkan surat kelutusan Menteri Dalam Negeri No. SK.24/HPL/DA/87 tentang pemberian hak pengelolaan atas nama Sekneg cq. BPKK dengan capain luas 2.356.585 M2 meliputi wilayah Gunung Sahari Utara, Gunung Sahari Selatan dan Wilayah Kebon Kosong.
Kenapa hal ini kami sampaikan, kata Joko wilayah kami perlu keseimbangan dalam pembangunan yang selaras bukan akhirnya terus menjadi kendala karena kewenangan lahan HPL yang kini terus menjadi hantu, tegasnya.
Dirinya telah bicara dengan pihak Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Yusmanda, diapun berjanji akan mengadakan pertemuan dengan pihak DP3KK untuk menuntaskan persoalan kewilayahan terutama persoalan prasarana dan sarana jalan.
Dimana yang menjadi kewenangan DPKK serta kawasan mana yang bukan menjadi kewenangan Pemda DKI Jakarta, terang Joko.
Kami akan buktikan bahwa warga kami perlu pembenahan dengan melakukan pemberdayaan masyarakat untuk gerakan kerja bhakti massal ssbagai keledulian kami pada tanggal 10 September 2017 yang bertemakan “Warga RW 05 – RW 013 Kebon Kosong bersama Walikota Jakarta Pusat Melalui Gotong Royong Kita Wujudkan Indonesia Kerja Bersama dengan mengerahkan warga 1500 yang terlibat nantinya.
Sementara Lurah Ksbon Kosong Syamsul Maarif menyatakan kepada sketsindonews.com bahwa pihaknya terus lakukan penguatan serta koordinasi dalam melakukan perbaikan lingkungan melalui gerakan peduli lingkungan yang didukung seleuruh elemen masyarakat.
Setidaknya dsngan kegiatan gerakan gotong royong persoalan jalan lingkungan yang selama ini terpuruk membuat pemerintah kota Jakarta Pusat dan DP3KK bisa duduk bareng dalam menuntaskan persoalan jalan lingkungan serta kejelasan kewenangan antar keduanya, tutup Syamsul.
reporter : nanorame
