Jakarta, sketsindonews – Dugaan keterlibatan oknum pegawai kementerian dalam kasus mafia tanah harus segera ditindaklanjuti secara tegas oleh pemerintah. Bahkan kongkalikong oknum pejabat kementerian ini perlu mendapat atensi langsung dari Presiden Joko Widodo.
Hal itu ditegaskan Pakar Kebijakan Publik UNIS, Adib Miftahul seiring dengan kasus mafia tanah lahan Cakung seluas 7,7 hektare yang kini belum menghasilkan titik akhir.
Terbaru, mantan juru ukur BPN, Paryoto mengaku pernah mendapat bantuan hukum dari Kementerian ATR/BPN agar bisa dibebaskan dalam kasus lahan Cakung tersebut. Saat ini, Paryoto masih mendekam di Lapas Cipinang dalam kasus pamalsuan sertifikat tanah alias mafia tanah Cakung.
“Patut diduga ini berasal dari dalam oknum-oknum di ATR/BPN. Dugaan tersebut sangat terbuka kemungkinannya. Mafia tanah mainnya sudah canggih, dugaan kong kalikong dengan orang dalam cukup kuat,” kata Adib kepada wartawan, Rabu (18/8/2021).
Adib pun menegaskan, pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Joko Widodo perlu bersikap tegas menyikapi mafia tanah. Sebab taruhannya adalah nama baik presiden.
“Jokowi akan dianggap gagal kalau tidak bisa memberantas mafia tanah. Ini juga akan jadi beban politik Jokowi di tengah semangat bagi-bagi sertifikat gratis kepada masyarakat,” tandasnya.
