Jakarta, sketsindonews – Senen Kramat Raya Kecamatan Senen menjadi kawasan kebanggaan publik bahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kerap kali melintas kawasan tersebut bahkan mengamati traffic lintas utama kawasan Senen Raya – Salemba Raya.
Kini kawasan itu semakin crowded dari kesemrawutan dari parkir para ojeker, bajay dan mobil berentet parkir di pendestrian menjadi tempat sarana parkir on the street.
Terlihat nyata petugas Dishub DKI Jakarta dan SKPD terkait belum mampu menjaga Kawasan KSD Gubernur menjadi kebanggan warga publik berlalu lintas nyaman, pungkas Yahya Bone, merupakanKetua RW, diketahui sangat kritis dalam menyikapi sterilitas kawasan Senen Raya.
Kata Bone, trotoar besar – Besar menjadi percuma jika menjadi lahan parkir kerumunan bukan saja orang tapi kendaraanpun ikut naik bahkan membuat “shelter” seperti di Pasar Kenari bersebelahan dengan Pasar Paseban.
Anehnya lagi parkir seperti ; di depan pasar paseban justru di kutip petugas parkir dengan memakai sarana trotoar menjadi legal (resmi) dan dibolehkan pemerintah menjadi kawasan trotoar untuk tempat parkir, tandasnya.(29/10)
Kemana Dishub !! dan SKPD terkait dalam membuat kawasan KSD Gubernur dalam berkolaborasi menciptakan rasa nyaman harapan warga lintas publik.
Lanjut Bone, banyak pula pamong wilayah belum maksimal lakukan sterilitas akses publik agar tidak menciptakan kerumunan baik pkl tanpa aturan.
Terlebih ekspansi hingga masuk.kisi jalan lingkungan, seperti ; jalan Kronologi Kwitang semua PKL dan pekerjaan raparasi mobil di pendestrian berakrifitas dibiarkan dan bertambah kesemrawutan tanpa ada batasan himbauan waktu.”
Kami mengingatkan dan mewanti kerumunan akan menyebakan terjadi “class traffic” pandemi mudah menular terlebih program vaksin masyarakat masih rendah di level lingkungan terlebih menghadapi tutup tahun diperkirakan angka pandemi bisa muncul menjadi cluster baru pada lintas kerumunan tak terkendali, papar Bone.
Kronologi Kwitang Semrawut
Sementara Dewan Kota Senen Sanusi juga tak luput ikut prihatin atas Kawasan Senen Raya semakin tidak terkendali terlebih Kwitang akses menuju Kantor pelayanan publik sebenarnya harus rapi tidak terjadi peningkatan crowded.
Kelonggaran alasan pandemi menjadi satu pintu masuk wilayah menjadi tidak tertata, dimana penggiat ekonomi terus dibiarkan keluasan tanpa melihat faktor resiko tanpa prokes ketat dan pengawasan perintah baik (Satpol PP, Dishub selain pejabat wilayah untuk tidak melihat kondisi tahu tapi pura – pura tidak tahu, tutup Sanusi.
(Nanorame)
