Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bandung Utara bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Subang, Polres Subang, dan sejumlah pemangku kepentingan memperkuat koordinasi lintas sektoral untuk menghadapi musim kemarau 2026.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi melalui video conference yang dipimpin Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri). Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Bupati Subang, Selasa (9/6/2026).
Rapat koordinasi difokuskan pada upaya antisipasi potensi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), kekeringan, serta krisis air bersih yang berpotensi meningkat selama musim kemarau.
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Perhutani KPH Bandung Utara, unsur DPRD Kabupaten Subang, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), para kepala desa, serta jajaran BPBD Kabupaten Subang.
Administratur KPH Bandung Utara, Deden Yogi Nugraha, menjelaskan bahwa Perhutani telah menyiapkan sejumlah langkah pencegahan, termasuk pemetaan kawasan rawan kebakaran dan peningkatan patroli hutan di wilayah yang berpotensi mengalami gangguan keamanan maupun kebakaran.
“Perhutani terus meningkatkan kewaspadaan melalui patroli rutin dan pemantauan di lokasi-lokasi rawan kebakaran, terutama pada kawasan hutan yang berbatasan langsung dengan aktivitas masyarakat,” kata Deden.
Menurutnya, pencegahan menjadi langkah utama dalam menjaga kelestarian kawasan hutan selama musim kemarau. Karena itu, sinergi seluruh pihak sangat dibutuhkan untuk meminimalkan risiko Karhutla.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Subang, Udin Jazudin, mengatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menghadapi potensi kekeringan dan kebakaran.
BPBD Subang telah menyiapkan armada distribusi air bersih, peralatan pendukung penanggulangan bencana, serta personel yang siap diterjunkan apabila terjadi kondisi darurat.
“Kami telah menyiapkan armada distribusi air bersih, peralatan pendukung penanggulangan bencana, serta personel yang siap diterjunkan apabila terjadi kondisi darurat akibat kekeringan maupun kebakaran,” ujar Udin.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Perhutani, BPBD, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan berkomitmen memperkuat kolaborasi dalam menghadapi dampak musim kemarau. Upaya ini diharapkan mampu menekan risiko Karhutla, menjaga kelestarian kawasan hutan, serta melindungi masyarakat dari dampak kekeringan dan krisis air bersih.
