Mengenai penggunaan senjata api oleh anggota TNI, Ponto menekankan bahwa hukum militer mengatur hal tersebut dengan ketat. “Pembelaan diri diatur dalam Pasal 49 KUHP, namun harus memenuhi syarat, seperti ancaman melawan hukum, tindakan proporsional, dan tujuan menghentikan serangan,” jelasnya.
Hasil investigasi, menurut Ponto, akan menentukan apakah tindakan anggota TNI itu memenuhi syarat pembelaan diri. “Jika terbukti sesuai hukum, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai alasan pemaaf, meskipun tetap melanggar hukum,” tambahnya.
Akar Permasalahan dan Langkah Preventif
Ponto mengidentifikasi akar masalah terletak pada ketidaktahuan kedua pihak terhadap kapasitas masing-masing. “Pihak rental tidak mengetahui bahwa mereka berhadapan dengan anggota TNI, sementara anggota TNI tidak menyadari bahwa pihak rental sedang mencari mobil yang diduga digelapkan,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya peran polisi untuk mencegah eskalasi. “Jika pihak rental melibatkan polisi sejak awal, konflik fisik ini bisa dihindari,” kata Ponto.
Selain itu, ia mengingatkan agar anggota TNI menahan diri dan segera melaporkan insiden kepada pihak berwenang.
