Kasus pelarangan ibadah jemaat Gereja Santo Yohanes Rasul di Arcamanik, Bandung, yang terjadi pada 5 Maret 2025 terus menuai polemik. Menteri Agama, Nasaruddin Umar, dalam pernyataannya kepada media pada 10 Maret 2025, mengaku belum mengetahui secara rinci kejadian tersebut dan akan melakukan kajian lebih lanjut.
Pernyataan ini menimbulkan kekecewaan di kalangan umat Katolik, khususnya Pemuda Katolik Jawa Barat, yang menilai peristiwa ini seharusnya menjadi perhatian serius Kementerian Agama dan lembaga terkait.
Wakil Ketua Bidang Riset, Advokasi dan Bantuan Hukum, Padro Franciscus SH MH menegaskan bahwa kejadian ini menunjukkan adanya kelemahan dalam fungsi pembinaan dan perlindungan terhadap hak beribadah bagi umat Katolik di Jawa Barat. Menurutnya, peran Pembimbing Masyarakat (Pembimas) Katolik Jawa Barat harus dievaluasi secara menyeluruh untuk memastikan bahwa hak-hak umat Katolik dalam menjalankan ibadahnya tetap terjamin.
