Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Timur mendesak aparat penegak hukum mengusut secara tuntas kematian Ermanto Usman, seorang aktivis buruh pelabuhan yang menjadi korban perampokan disertai kekerasan hingga meninggal dunia.
Ketua DPC GMNI Jakarta Timur, Jansen Henry Kurniawan, menyatakan bahwa peristiwa tragis tersebut tidak boleh dipandang sebagai tindak kriminal biasa, mengingat latar belakang almarhum yang dikenal sebagai aktivis buruh yang vokal menyuarakan kritik terhadap pengelolaan pelabuhan nasional.
Ermanto Usman diketahui menjadi korban perampokan disertai kekerasan di kediamannya di Bekasi pada 2 Maret 2026. Peristiwa tersebut juga menyebabkan istrinya mengalami luka serius dan harus menjalani perawatan intensif.
Menurut Jansen, semasa hidupnya Ermanto dikenal sebagai suara kritis dari kalangan buruh pelabuhan, khususnya dalam menyoroti dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Jakarta International Container Terminal (JICT).
Sebagai mantan ketua serikat pekerja, Ermanto secara konsisten mengkritik keputusan perpanjangan kontrak terminal antara Pelindo II dan operator global Hutchison Port Holdings, yang menurutnya dinilai tidak transparan serta berpotensi merugikan negara.
“Kematian Ermanto Usman yang kami duga tidak wajar ini menjadi alarm keras bahwa perjuangan melawan korupsi, oligarki, dan dominasi kapital dalam sektor strategis bangsa masih menghadapi berbagai ancaman,” kata Jansen Henry Kurniawan dalam pernyataannya.
Ia menegaskan bahwa negara tidak boleh membiarkan situasi tersebut terjadi tanpa kejelasan hukum dan keadilan.
Menurutnya, semangat perjuangan Ermanto Usman juga sejalan dengan pemikiran Presiden pertama RI Soekarno, khususnya terkait gagasan kedaulatan ekonomi dan perlawanan terhadap dominasi kapitalisme global.
Dalam perspektif Marhaenisme, kata Jansen, pengelolaan aset strategis bangsa seperti pelabuhan harus berpihak kepada kepentingan rakyat dan kesejahteraan pekerja, bukan dikuasai oleh kekuatan modal besar.
“Perjuangan seperti yang dilakukan Ermanto Usman mencerminkan sikap melawan ketimpangan ekonomi dan menolak eksploitasi oleh kekuatan kapital besar,” ujarnya.
Atas dasar itu, DPC GMNI Jakarta Timur menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah dan lembaga penegak hukum.
Tuntutan GMNI Jakarta Timur
- Meminta Presiden RI membuka kembali dugaan penyimpangan dalam perpanjangan kontrak pengelolaan JICT antara Pelindo II dan Hutchison Port Holdings.
- Meminta DPR RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menginvestigasi pengelolaan JICT sekaligus dugaan kematian tidak wajar Ermanto Usman.
- Mendesak Polri mengusut tuntas kasus kematian Ermanto Usman secara transparan, independen, dan tanpa intervensi kepentingan apa pun.
- Meminta KPK dan Kejaksaan Agung melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap tata kelola JICT guna membuktikan dugaan kerugian keuangan negara.
Di akhir pernyataannya, Jansen mengingatkan pentingnya penegakan hukum yang adil di Indonesia.
“Seperti yang disampaikan Prof. Mochtar Kusumaatmadja, hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman,” pungkasnya.
