Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengecam keras aksi penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus. Ia menilai tindakan tersebut merupakan serangan terhadap demokrasi dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.
Menurut Yusril, aktivis HAM menjalankan peran penting dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat serta menjaga nilai-nilai demokrasi yang dijamin oleh konstitusi.
Dalam sistem demokrasi, kata dia, perbedaan pandangan harus dihormati. Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan terhadap aktivis yang memperjuangkan demokrasi dan HAM tidak dapat dibenarkan.
Yusril juga meminta aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengusut tuntas kasus tersebut, termasuk mengungkap pelaku, motif, hingga pihak yang diduga menjadi dalang di balik peristiwa tersebut.
Ia menilai pola serangan yang terjadi menunjukkan indikasi adanya perencanaan yang terorganisir sehingga proses penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku di lapangan saja.
Yusril menyebut dirinya telah berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) yang menangani kasus tersebut bersama Badan Reserse Kriminal Polri.
Menurutnya, aparat kepolisian masih melakukan pendalaman untuk mengungkap fakta-fakta dalam peristiwa tersebut.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk menunggu hasil penyelidikan kepolisian agar kasus tersebut dapat terungkap secara jelas dan objektif.
Lebih lanjut, Yusril menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga penegakan hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia. Presiden Prabowo Subianto, kata dia, tidak akan mentoleransi tindakan kekerasan terhadap siapa pun, termasuk aktivis yang memiliki pandangan berbeda dengan pemerintah.
