Pemadaman listrik yang terjadi di sebagian wilayah DKI Jakarta selama hampir tiga jam pada Kamis (9/4/2026) menuai kritik dari berbagai pihak. Gangguan tersebut berdampak pada layanan publik, termasuk operasional transportasi massal.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa pemadaman listrik sangat memengaruhi aktivitas masyarakat, terutama layanan MRT Jakarta dan LRT yang bergantung pada pasokan listrik.
“Pemadaman ini menjadi kewenangan PLN, tetapi dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. MRT dan LRT juga terdampak,” ujar Pramono di Jakarta Barat, Jumat (10/4/26).
Ia berharap kejadian serupa tidak kembali terulang, mengingat energi listrik merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat, terutama di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian.
“Ke depan, kami berharap peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi karena energi menjadi kebutuhan utama masyarakat,” tegasnya.
Di sisi lain, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia turut menyoroti kejadian tersebut dan meminta PT PLN Persero melakukan evaluasi menyeluruh.
Ketua Bidang Geopolitik GMNI, Andreas Silalahi, menilai pemadaman listrik di ibu kota tidak bisa dianggap sepele.
“Jakarta adalah jantung Indonesia. Pemadaman, bahkan dalam waktu singkat, sudah berdampak besar. Apalagi sampai berjam-jam,” ujarnya, Selasa (14/4/26).
Ia juga menyebut bahwa peristiwa pemadaman listrik serupa pernah terjadi di sejumlah daerah lain di Indonesia, seperti Sumatera dan Bali, sehingga diperlukan evaluasi serius terhadap manajemen kelistrikan nasional.
Menurutnya, PLN harus memastikan stabilitas pasokan listrik agar tidak menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat maupun mengganggu aktivitas ekonomi.
“Perlu evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang dan kepercayaan publik tetap terjaga,” tegasnya.
