Dosen UIN Prof KH Saifuddin Zuhri Purwokerto, Anang Fahmi, menilai pidato Presiden Prabowo Subianto terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027 menjadi sinyal kuat perubahan arah pembangunan ekonomi nasional menuju pemerataan dan penguatan peran negara.
Menurutnya, pemerintah mulai membangun paradigma ekonomi yang lebih konstitusional dengan menjadikan APBN sebagai instrumen utama memperkuat kemandirian ekonomi nasional.
Anang menyebut arah kebijakan ekonomi 2027 sebenarnya tidak bertentangan dengan gagasan dalam RUU Perekonomian Nasional. Keduanya dinilai sama-sama menempatkan pemerataan ekonomi sebagai tujuan utama pembangunan nasional.
“Pemerintah mulai fokus pada pemerataan ekonomi melalui pendekatan yang realistis dan bertahap, bukan sekadar mengejar pertumbuhan,” ujar Anang dalam keterangannya, Jumat (22/5/2026).
Ia menilai kerangka ekonomi 2027 telah merespons berbagai tantangan ekonomi nasional, mulai dari stabilitas fiskal, penguatan industri nasional, hingga pengendalian ketimpangan sosial.
Data ekonomi nasional pada triwulan pertama 2026, kata dia, menunjukkan fondasi ekonomi Indonesia masih cukup kuat dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,61 persen, inflasi terkendali, dan cadangan devisa yang stabil.
Anang juga menyoroti target pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 5,8 hingga 6,5 persen yang dinilai realistis di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Menurutnya, pemerintah tidak mengulang kesalahan masa lalu terkait kebijakan kurs tetap seperti krisis 1997. Target nilai tukar rupiah Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS disebut lebih fleksibel dan masih mengikuti mekanisme pasar.
Selain itu, ia menilai penguatan jaminan sosial dan program ekonomi kerakyatan dalam KEM PPKF 2027 dilakukan dengan pendekatan yang lebih terukur sesuai kemampuan fiskal negara.
“Pemerintah tidak menawarkan program populis tanpa perhitungan. Fokusnya lebih kepada program yang tepat sasaran dan berkelanjutan,” katanya.
Dalam kajiannya, Anang juga menyoroti pentingnya reforma agraria, penguatan koperasi, efisiensi BUMN, hingga pembangunan industri nasional sebagai bagian dari upaya mengurangi ketimpangan ekonomi.
Ia menyebut pemerintah saat ini mencoba menyeimbangkan peran negara dan mekanisme pasar melalui penguatan sektor strategis nasional tanpa mematikan ruang bagi investasi swasta.
Delapan klaster prioritas nasional dalam kerangka ekonomi 2027, seperti pangan, energi, hilirisasi industri, kesehatan, pendidikan, penurunan kemiskinan, ekonomi kerakyatan, dan infrastruktur, dinilai menjadi pendekatan yang lebih fokus dan terukur.
Meski demikian, Anang mengingatkan tantangan terbesar tetap berada pada tahap implementasi kebijakan. Ia menilai keberhasilan program ekonomi nasional tidak hanya ditentukan oleh target pertumbuhan, tetapi juga kemampuan pemerintah menjalankan kebijakan secara konsisten dan bebas dari kepentingan oligarki.
“Indonesia membutuhkan ambisi besar sekaligus eksekusi yang hati-hati untuk mewujudkan ekonomi yang berdaulat dan merata,” tegasnya.
