Pengadilan Agama (PA) Jakarta Pusat menerima kunjungan delegasi peradilan Zanzibar, Tanzania, yang ingin mempelajari sistem pelayanan berbasis teknologi dan inovasi peradilan modern yang diterapkan di Indonesia, Rabu (10/6/2026).
Ketua PA Jakarta Pusat, Muhammad Aliyuddin, mengatakan transformasi digital yang dilakukan lembaganya bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperluas akses keadilan bagi warga negara Indonesia (WNI), termasuk yang berada di luar negeri.
Salah satu inovasi unggulan yang diperkenalkan adalah sidang keliling internasional untuk perkara itsbat nikah. Program ini memungkinkan WNI di luar negeri memperoleh kepastian hukum atas status perkawinannya tanpa harus kembali ke Indonesia.
Pada 2025, PA Jakarta Pusat menangani 690 perkara itsbat nikah melalui sidang di sejumlah kota di Malaysia, seperti Tawau, Johor Bahru, Kinabalu, dan Kuching, serta di Jeddah, Arab Saudi. Jumlah yang sama juga ditangani pada 2024, sedangkan pada 2023 tercatat sebanyak 712 perkara diselesaikan melalui sidang di Malaysia dan Korea Selatan.
Selain sidang lintas negara, PA Jakarta Pusat juga mengembangkan aplikasi Spesial Pro, platform digital yang mengintegrasikan pengelolaan perkara itsbat nikah luar negeri. Aplikasi tersebut dinilai mampu mempercepat proses administrasi dan meningkatkan efektivitas pelayanan bagi para pencari keadilan.
Keberhasilan inovasi tersebut menarik perhatian delegasi Zanzibar yang dipimpin Hassan Othman Ngwali bersama sejumlah pejabat peradilan, hakim, dan mediator. Mereka melakukan studi banding untuk mempelajari sistem layanan digital dan tata kelola peradilan modern yang diterapkan di Indonesia.
Kunjungan diawali dengan penyambutan bernuansa budaya Jawa. Dalam prosesi tersebut, Ketua PA Jakarta Pusat memasangkan blangkon kepada pimpinan delegasi sebagai simbol persahabatan dan penghormatan antarlembaga peradilan.
Selama kunjungan, delegasi memperoleh pemaparan mengenai berbagai inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi, meninjau fasilitas pelayanan publik, serta berdiskusi dengan pimpinan dan aparatur pengadilan terkait pengelolaan layanan peradilan modern.
Salah satu topik yang mendapat perhatian khusus adalah sistem pengawasan hakim dan aparatur peradilan di Indonesia, termasuk penggunaan Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) yang dikembangkan Mahkamah Agung RI sebagai sarana pengaduan masyarakat.
Muhammad Aliyuddin menjelaskan bahwa seluruh mekanisme pengawasan dijalankan berdasarkan regulasi Mahkamah Agung RI secara transparan dan terstruktur. Menurutnya, berbagai inovasi yang dikembangkan merupakan bagian dari agenda besar modernisasi peradilan untuk menghadirkan layanan hukum yang cepat, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat.
Kunjungan tersebut turut didampingi Hakim Yustisial Yudi Hermawan dan Aisyah Kahar dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI.
Melalui pertemuan ini, kedua lembaga diharapkan dapat memperkuat kerja sama, berbagi pengalaman, dan bertukar praktik terbaik dalam pengembangan layanan peradilan berbasis teknologi antara Indonesia dan Zanzibar, Tanzania.
