Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, Munjirin, secara resmi melepas 1.812 petugas Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang akan melakukan pendataan di seluruh wilayah Jakarta Timur. Pelepasan berlangsung di halaman Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Rabu (24/6/2026), ditandai dengan pemasangan rompi dan pengalungan tanda pengenal kepada perwakilan petugas.
Dalam sambutannya, Munjirin mengatakan para petugas akan melakukan pendataan langsung ke lapangan guna memperoleh gambaran kondisi ekonomi masyarakat dan pelaku usaha di Jakarta Timur. Ia menjelaskan, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 telah dimulai sejak 15 Juni 2026.
Munjirin mengajak masyarakat untuk mendukung kegiatan sensus dengan menerima petugas yang datang dan memberikan informasi yang benar sesuai kondisi sebenarnya.
“Semua masyarakat yang didatangi petugas Sensus Ekonomi agar menerima dengan baik dan memberikan data yang akurat, terbuka, serta sesuai fakta di lapangan,” ujar Munjirin.
Ia juga berpesan agar seluruh petugas menjaga etika, sopan santun, dan profesionalisme selama menjalankan tugas. Menurutnya, pendekatan yang baik kepada masyarakat menjadi kunci keberhasilan pendataan.
Selain itu, Munjirin meminta jajaran kecamatan, kelurahan, suku dinas, dan suku badan di Jakarta Timur turut memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar pelaksanaan sensus berjalan lancar.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jakarta Timur, Widiastuti, menjelaskan jumlah petugas yang diterjunkan mencapai 1.812 orang, terdiri atas 1.609 petugas pendata lapangan dan 203 petugas pengawas lapangan.
Menurutnya, pelepasan petugas oleh Wali Kota Jakarta Timur menjadi motivasi bagi seluruh petugas dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses pendataan.
“Kami berharap dukungan dari Pemerintah Kota Jakarta Timur dapat meningkatkan semangat petugas sehingga seluruh pelaku ekonomi dapat terdata dengan baik dan memberikan gambaran yang akurat mengenai kondisi ekonomi wilayah,” kata Widiastuti.
Ia menegaskan seluruh petugas wajib bekerja sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan BPS, serta menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme dalam mengumpulkan data.
“Kami ingin menghasilkan data yang objektif dan akurat. Karena itu, petugas harus bekerja secara amanah tanpa melebihkan maupun mengurangi informasi yang diperoleh di lapangan,” ujarnya.
Widiastuti menambahkan, hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan dan perencanaan ekonomi daerah dalam 10 tahun mendatang.
Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan data yang benar demi menghasilkan informasi statistik yang berkualitas dan bermanfaat bagi pembangunan Jakarta Timur.
