Anggota Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS), Ir. JP Latumahina, mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kabinet dan birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien, produktif, serta berorientasi pada hasil.
Usulan tersebut disampaikan berdasarkan pengalaman JP Latumahina memimpin operasional perusahaan penanaman modal asing (PMA) asal Amerika Serikat yang telah beroperasi di Indonesia selama puluhan tahun.
Ia menceritakan, saat memimpin sebuah pabrik pada 2003 dengan sekitar 1.090 karyawan, manajemen melakukan evaluasi kinerja secara menyeluruh. Hasilnya, sekitar 150 karyawan berkinerja rendah menjalani program pensiun dini dan pemberhentian dengan tetap memperoleh hak pesangon.
“Setelah evaluasi dilakukan, produktivitas pabrik meningkat hampir dua kali lipat dalam tiga bulan. Biaya operasional menurun dan kualitas produksi ikut meningkat,” ujar JP Latumahina, Senin (29/6/2026).
Keberhasilan tersebut membuatnya dipercaya memimpin operasional perusahaan yang sama di Filipina dan China. Ia juga menjadi salah satu profesional Indonesia yang mendapat kepercayaan mengelola pabrik besar di China dalam mendukung ekspansi perusahaan.
Menurut JP, peningkatan produktivitas bukan semata karena pengurangan jumlah pekerja, melainkan melalui penerapan sistem kerja yang mendorong sumber daya manusia memiliki kemampuan lintas fungsi (multi-skill).
“Yang terpenting bukan mengurangi jumlah pegawai, tetapi meningkatkan kualitas SDM agar mampu menjalankan berbagai fungsi sehingga organisasi menjadi lebih efektif dan efisien,” katanya.
Ia menilai konsep serupa dapat diterapkan dalam pemerintahan melalui evaluasi berbasis kompetensi, kapabilitas, dan capaian kinerja.
Menurutnya, jumlah pembantu presiden saat ini perlu dievaluasi secara berkala agar setiap pejabat benar-benar memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.
“Negara mengalokasikan anggaran besar untuk menjalankan pemerintahan. Karena itu, setiap pembantu Presiden harus mampu memberikan manfaat yang terukur bagi rakyat. Evaluasi kinerja harus menjadi budaya kerja,” ujarnya.
JP juga mendorong agar para menteri memiliki kemampuan lintas sektor, berpikir inovatif, serta aktif menawarkan solusi kepada Presiden, bukan sekadar menjalankan tugas administratif.
“Seorang menteri harus kreatif, memiliki kemampuan multidisiplin, mampu memberikan gagasan, serta bekerja secara kolaboratif untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa,” katanya.
Selain kabinet, ia menilai reformasi birokrasi dan badan usaha milik negara (BUMN) juga perlu diperkuat. Menurutnya, lembaga yang memiliki fungsi serupa dapat dievaluasi untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan pemborosan anggaran.
JP mengusulkan pembentukan tim khusus yang melakukan value audit, yakni evaluasi terhadap efektivitas organisasi, struktur kerja, serta manfaat yang dihasilkan setiap lembaga pemerintah.
“Tujuannya bukan memangkas organisasi secara sembarangan, tetapi memastikan setiap institusi bekerja lebih ramping, cepat, efisien, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” jelasnya.
Ia mencontohkan pengalamannya saat mengurus mutasi kendaraan yang dinilai masih memerlukan terlalu banyak tahapan meski telah memanfaatkan sistem digital.
“Reformasi birokrasi harus terus diperkuat agar pelayanan publik menjadi lebih sederhana, cepat, dan efisien,” ujarnya.
Berdasarkan pengalaman hampir empat dekade bekerja di perusahaan dengan sistem manajemen Jepang dan Amerika Serikat, JP meyakini efisiensi bukan sekadar menghemat anggaran, melainkan membangun tata kelola yang lebih produktif, sederhana, dan mampu menghasilkan nilai tambah.
“Efisiensi bukan karena negara kekurangan anggaran, tetapi agar setiap rupiah uang rakyat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan,” pungkasnya.
