Ketua Umum Lingkar Nusantara (Lisan), Farhan Dalimunthe, menilai narasi yang mengaitkan Hashim S. Djojohadikusumo dengan dugaan kepemilikan saham di PT Folago Global Nusantara Tbk (FolaPlay) tanpa didukung bukti yang dapat diverifikasi berpotensi menjadi fitnah.
FolaPlay merupakan platform layanan Over-The-Top (OTT) yang ditunjuk sebagai salah satu mitra TVRI untuk menayangkan siaran Piala Dunia 2026.
Farhan mengatakan, penyebaran informasi yang belum teruji kebenarannya tidak hanya dapat merugikan individu, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas demokrasi dan ruang publik digital.
“Demokrasi memberikan ruang bagi siapa pun untuk mengkritik kebijakan pemerintah. Namun, demokrasi juga menuntut tanggung jawab. Kritik jangan sampai berubah menjadi tuduhan yang belum dapat dibuktikan,” ujar Farhan dalam keterangan tertulis, Selasa (30/6/2026).
Menurutnya, masyarakat perlu membedakan kritik terhadap kebijakan publik dengan tuduhan yang ditujukan kepada individu. Kritik merupakan bagian dari mekanisme kontrol dalam demokrasi, sedangkan tuduhan terkait kepemilikan perusahaan atau dugaan konflik kepentingan harus disertai bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Farhan mengungkapkan, sebelumnya Arsari Group telah memberikan klarifikasi resmi terkait narasi yang mengaitkan Hashim dengan kepemilikan FolaPlay.
Dalam pernyataan resminya, Arsari Group menegaskan bahwa Hashim bukan pemegang saham, pemegang saham pengendali, beneficial owner, pengurus, maupun penasihat FolaPlay. Perusahaan juga membantah tuduhan bahwa kerja sama tersebut bertujuan menguntungkan Hashim secara pribadi.
“Kami membantah informasi tersebut karena tidak benar, tidak berdasar, dan tidak didukung oleh fakta yang dapat diverifikasi,” kata VP Corporate Communications Arsari Group, Ariseno Ridhwan, sebagaimana dikutip dari CNBC Indonesia.
Farhan menjelaskan, narasi yang mengaitkan Hashim dengan dugaan konflik kepentingan sebelumnya muncul dalam salah satu episode Podcast Bocor Alus Politik Tempo dan kemudian beredar luas melalui sejumlah akun media sosial.
Ia mengingatkan bahwa penyebaran disinformasi di era digital sering kali dilakukan secara sistematis, yakni melalui pengulangan narasi oleh berbagai akun hingga memunculkan kesan seolah-olah informasi tersebut merupakan fakta.
“Dalam ilmu komunikasi dikenal istilah illusory truth effect, yaitu kebohongan yang terus diulang dapat dianggap sebagai kebenaran. Karena itu, masyarakat harus semakin kritis terhadap setiap informasi yang beredar,” ujarnya.
Farhan juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kualitas demokrasi dengan mengedepankan etika komunikasi, budaya verifikasi, serta penghormatan terhadap fakta.
“Di era demokrasi digital, pembuat konten tidak boleh hanya berorientasi pada viralitas. Demokrasi akan tumbuh sehat apabila informasi disampaikan secara bertanggung jawab, berdasarkan data dan fakta, bukan melalui asumsi yang berpotensi menjadi pembunuhan karakter,” tutupnya.
