Menguatnya wacana pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka melanjutkan kepemimpinan hingga dua periode dinilai berpotensi memengaruhi dinamika politik menuju Pemilu 2029. Selain berdampak pada peta koalisi, isu tersebut juga dinilai dapat mengganggu peluang sejumlah elite partai yang selama ini disebut-sebut berpotensi menjadi calon wakil presiden.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai dukungan terhadap pasangan Prabowo-Gibran untuk kembali maju pada Pilpres 2029 dapat dibaca sebagai sinyal konsolidasi politik yang mulai menguat.
Namun, menurutnya, wacana tersebut berpotensi mempersempit ruang kompetisi bagi figur-figur lain di dalam koalisi pemerintahan.
“Semakin kuat dorongan Prabowo-Gibran dua periode, semakin besar pula potensi kegelisahan di kalangan elite partai koalisi. Sebab, ada sejumlah tokoh yang selama ini dipersepsikan memiliki kepentingan politik untuk masuk dalam bursa calon wakil presiden pada 2029,” kata Arifki, Senin (22/6/2026).
Ia menilai beberapa nama seperti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Muhaimin Iskandar, hingga Zulkifli Hasan memiliki modal politik dan posisi strategis untuk tampil dalam kontestasi Pilpres 2029.
Menurut Arifki, apabila sejak dini muncul persepsi bahwa pasangan Prabowo-Gibran akan kembali diusung pada pemilihan presiden mendatang, maka peluang figur lain untuk bersaing memperebutkan posisi calon wakil presiden menjadi semakin terbatas.
“Jika sejak sekarang muncul persepsi bahwa pasangan Prabowo-Gibran akan dipertahankan kembali di Pilpres 2029, maka ruang kompetisi untuk memperebutkan posisi calon wakil presiden otomatis menjadi lebih sempit. Hal ini tentu memengaruhi kalkulasi politik partai-partai koalisi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut dapat memunculkan dilema di internal koalisi. Di satu sisi, partai-partai berkepentingan menjaga soliditas pemerintahan. Namun di sisi lain, mereka juga memiliki kepentingan untuk meningkatkan posisi tawar politik serta menyiapkan kader terbaik menghadapi kontestasi nasional.
“Dalam politik, dukungan terhadap pemerintahan dan agenda suksesi sering berjalan beriringan. Karena itu, wacana dua periode tidak bisa dilihat semata-mata sebagai dukungan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran, tetapi juga memiliki implikasi terhadap distribusi peluang politik di dalam koalisi,” jelasnya.
Arifki menilai kemunculan isu tersebut berpotensi mendorong partai-partai melakukan evaluasi terhadap strategi politik jangka panjang. Terlebih, sejumlah partai memiliki figur yang dinilai layak masuk dalam bursa kepemimpinan nasional.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa arah politik menuju 2029 masih sangat bergantung pada kinerja pemerintahan dan respons publik dalam beberapa tahun ke depan.
“Pada akhirnya yang menentukan bukan elite politik, melainkan publik. Namun ketika wacana dua periode mulai digaungkan sejak awal pemerintahan, partai-partai yang memiliki figur potensial tentu akan mulai menghitung ulang strategi dan posisi tawarnya,” katanya.
Menurut Arifki, semakin sering wacana Prabowo-Gibran dua periode muncul di ruang publik, semakin besar pula peluang terjadinya kompetisi senyap di internal koalisi.
“Karena yang diperebutkan bukan hanya kekuasaan hari ini, tetapi juga tiket kekuasaan pada 2029,” pungkasnya.
