Pendiri Srikandi Jaga Desa sekaligus Utusan Khusus Presiden RI, Hashim S. Djojohadikusumo, resmi melantik jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Srikandi Jaga Desa dari seluruh Indonesia di Ballroom The Djakarta Theater, Jakarta, Jumat (3/7/2026).
Mengusung tema “Perempuan Berdaya, Desa Sejahtera”, pelantikan ini menjadi momentum penguatan peran perempuan dalam mendukung pembangunan desa sekaligus mengawal berbagai program strategis pemerintah agar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Srikandi Jaga Desa merupakan organisasi sayap resmi Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) yang dibentuk untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemberdayaan masyarakat, pengawasan program pemerintah, serta mendorong tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.
Dalam kesempatan tersebut, Ella Nurlaela Tubagoes resmi dilantik sebagai Ketua Umum DPP Srikandi Jaga Desa bersama jajaran pengurus tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota se-Indonesia.
Acara turut dihadiri sejumlah pejabat negara, di antaranya Wakil Jaksa Agung RI, para menteri dan wakil menteri, komisaris serta direksi BUMN, kepala daerah, hingga tamu undangan dari berbagai daerah. Hadir pula Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Gubernur Maluku Sherly Tjoanda Laos yang dipercaya sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Srikandi Jaga Desa.
Prosesi pelantikan diawali dengan penampilan tari tradisional, pembacaan Surat Keputusan dan susunan kepengurusan oleh Sekretaris Jenderal ABPEDNAS Adhitya Yusma Perdana, kemudian dilanjutkan pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Hashim S. Djojohadikusumo didampingi Prof. Dr. Reda Manthovani.
Hashim: Perempuan Berperan Penting Mengawal Program Pemerintah
Dalam sambutannya, Hashim mengapresiasi semangat para perempuan yang tergabung dalam Srikandi Jaga Desa. Menurutnya, organisasi tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan berbagai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ia menyebut sejumlah program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hingga Sekolah Rakyat memerlukan dukungan serta pengawasan bersama agar berjalan efektif.
“Program-program pemerintah memiliki tujuan yang sangat baik. Namun keberhasilannya sangat bergantung pada pengawasan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat desa,” ujar Hashim.
Hashim menegaskan, perempuan memiliki posisi penting sebagai penggerak perubahan di desa sekaligus menjadi bagian dari pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan.
ABPEDNAS dan SMSI Teken Kerja Sama
Usai pelantikan, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara ABPEDNAS dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).
Penandatanganan dilakukan Ketua Umum DPP ABPEDNAS Indra Utama dan Ketua Umum SMSI Firdaus sebagai bentuk komitmen memperkuat publikasi, edukasi, dan penyebarluasan informasi mengenai pembangunan desa.
Melalui kerja sama tersebut, sekitar 3.181 perusahaan media siber anggota SMSI akan mendukung publikasi Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa). Selain itu, kedua organisasi juga akan membentuk Pokja News Room Jaga Desa di berbagai kabupaten dan kota di Indonesia.
Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), media massa, dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola desa yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Pelantikan nasional Srikandi Jaga Desa dan penandatanganan kerja sama ABPEDNAS-SMSI menjadi langkah strategis untuk memperkuat pemberdayaan perempuan sekaligus meningkatkan peran media dalam mengawal pembangunan desa di seluruh Indonesia.
Acara ditutup dengan penyerahan penghargaan, hiburan, serta sesi foto bersama.
