Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) yang digagas Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) telah menjangkau sekitar 13,9 juta masyarakat sejak diluncurkan pada 2018. Program ini dinilai berhasil mengubah cara pandang masyarakat terhadap perpustakaan, dari sekadar tempat membaca menjadi ruang pemberdayaan untuk meningkatkan kualitas hidup.
Hal tersebut disampaikan Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz dalam Pertemuan Pemangku Kepentingan Tingkat Nasional Program TPBIS Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Aminudin menjelaskan, TPBIS mengedepankan kolaborasi lintas sektor dan semangat gotong royong. Pada 2026, program tersebut dilaksanakan di 750 lokus di berbagai daerah.
“Kami menyaksikan masyarakat datang ke perpustakaan dengan tekad baru untuk meningkatkan kecakapan literasi demi memperbaiki kesejahteraan hidupnya. Perpustakaan kini menjadi ruang yang produktif dan kreatif untuk meningkatkan kualitas hidup,” ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan TPBIS tidak terlepas dari sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, komunitas, hingga masyarakat.
“TPBIS digagas dari pusat, tetapi pelaksanaannya berada di desa. Masyarakat menjadi subjek utama kegiatan sehingga kolaborasi dan semangat gotong royong benar-benar terwujud,” katanya.
Aminudin menegaskan, keberadaan perpustakaan tidak mengambil alih tugas organisasi perangkat daerah lain, melainkan menghadirkan inovasi melalui kemitraan lintas sektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menyebut penguatan perpustakaan merupakan investasi jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
“Investasi membangun perpustakaan beserta seluruh programnya adalah investasi masa depan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, penulis dan tokoh publik Gita Wirjawan menekankan pentingnya budaya membaca, dokumentasi, dan distribusi pengetahuan sebagai fondasi kemajuan bangsa.
“Tanpa literasi, dokumentasi, kognisi, dan distribusi pengetahuan, kita tidak akan mampu memuliakan konsep demokrasi,” ujar Gita.
Sementara itu, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Pungkas Bahjuri Ali menyatakan penguatan literasi melalui perpustakaan menjadi bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
Dukungan juga disampaikan Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal Kementerian Desa dan PDT Mulyadin Malik. Ia mengatakan pemerintah terus memperkuat pengembangan perpustakaan desa melalui berbagai regulasi, termasuk revisi Undang-Undang Desa dan pemanfaatan Dana Desa yang dapat disinergikan dengan program TPBIS.
Dalam forum tersebut, Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Kolaka Utara Murni Baso memaparkan sejumlah inovasi daerah untuk mendukung keberlanjutan TPBIS, seperti layanan Klinik Pustaka, pelatihan keterampilan berbasis potensi desa, penguatan literasi digital, hingga pemberian apresiasi kepada perpustakaan desa dan pengelola perpustakaan yang aktif.
Mengusung tema “Kolaborasi Lintas Sektor untuk Menguatkan Perpustakaan sebagai Ruang Tumbuh Masyarakat”, pertemuan ini dihadiri perwakilan dinas perpustakaan dan kearsipan, Bappeda, pemerintah desa dan kelurahan, kementerian/lembaga, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas literasi, media, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
