Kota Medan menjadi daerah pertama di luar Jakarta yang mengembangkan sistem Bus Rapid Transit (BRT) berbasis bus listrik. Proyek bernama BRT Mebidang ini menghubungkan Kota Medan, Binjai, dan Kabupaten Deliserdang dengan nilai investasi mencapai Rp1,9 triliun.
Pengembangan BRT Mebidang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Kementerian Perhubungan sebagai bagian dari Program Angkutan Umum Massal Perkotaan (AUMP). Proyek tersebut didukung pendanaan dari Bank Dunia dan Agence Française de Développement (AFD) Prancis, serta ditargetkan rampung pada Juni 2027.
Program AUMP sendiri dirancang untuk diterapkan di 20 kota di Indonesia dengan total kebutuhan investasi sekitar Rp43,3 triliun hingga 2029.
Layani 12 Rute dengan 273 Bus Listrik
Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Ir. Malik Assalih Harahap, ST, MM, IPM, ASEAN Eng, mengatakan pada tahap awal BRT Mebidang akan melayani 12 rute, terdiri atas 10 rute di Kota Medan dan dua rute lintas wilayah yang dikelola Pemprov Sumut bersama Kementerian Perhubungan.
Dua rute tersebut meliputi:
Binjai – Medan – Carrefour
Lubuk Pakam – Amplas – Simpang Pelangi
Menurut Malik, sistem transportasi massal ini didukung 273 unit bus listrik dengan waktu tunggu sekitar 15 menit serta dilengkapi teknologi Intelligent Transport System (ITS) dan Area Traffic Control System (ATCS).
“Harapan kami, kehadiran angkutan massal ini dapat mengurangi kemacetan, menekan emisi karbon, sekaligus mendorong penggunaan transportasi hijau,” ujar Malik saat Seminar Nasional Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) di Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Uji Coba Dimulai 18 Agustus
Malik mengungkapkan uji coba operasional BRT Mebidang akan dimulai pada 18 Agustus 2026 menggunakan tiga unit bus listrik.
Dua rute yang akan diuji coba meliputi:
Medan – Terminal Lubuk Pakam
Medan – Terminal Ikan Paus
“Kami berharap masyarakat mulai memanfaatkan layanan ini sebagai sarana transportasi sehari-hari,” katanya.
Ia menjelaskan, mobilitas masyarakat di kawasan Mebidang masih didominasi kendaraan pribadi yang menjadi penyebab tingginya kemacetan dan polusi udara.
Pemerintah menargetkan 60 hingga 80 persen pengguna kendaraan pribadi beralih menggunakan angkutan umum berbasis bus listrik.
Tantangan Koordinasi Antarwilayah
Pengembangan BRT Mebidang menghadapi tantangan koordinasi karena melibatkan tiga daerah otonom, yakni Kota Medan, Kota Binjai, dan Kabupaten Deliserdang.
Menurut Malik, pembangunan koridor, halte, dan infrastruktur dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dengan dukungan Bank Dunia, sedangkan operasional akan dikoordinasikan bersama pemerintah daerah.
Untuk pembiayaan operasional, pemerintah akan menerapkan skema subsidi bersama (sharing subsidy) antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan pemerintah kabupaten/kota yang dilalui.
“Besaran subsidi masing-masing daerah akan dibahas bersama agar tercipta skema yang adil dan berkelanjutan,” ujarnya.
Akan Dikelola BUMD
Setelah pembangunan infrastruktur selesai pada 2027, operasional BRT Mebidang direncanakan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus transportasi publik.
Saat ini, pendamping proyek untuk dua koridor yang menjadi kewenangan Pemprov Sumut adalah PT Surveyor Indonesia, sementara operator menggunakan skema Buy The Service (BTS).
Malik berharap pembentukan BUMD dapat memperkuat pengelolaan transportasi publik yang modern, ramah lingkungan, aman, dan nyaman bagi masyarakat.
Diharapkan Jadi Model Nasional
BRT Mebidang diharapkan menjadi model pengembangan transportasi massal modern di luar Jakarta. Selain mengurangi kemacetan dan emisi karbon, proyek ini diyakini mampu meningkatkan aksesibilitas masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta membuka peluang bagi pelaku UMKM di sekitar koridor dan halte BRT.
Dengan operasional penuh yang ditargetkan pada 2027, BRT Mebidang diharapkan menjadi contoh pengembangan transportasi publik berkelanjutan bagi kota-kota metropolitan lainnya di Indonesia.
