Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat di wilayah pesisir Banten menyusul aktivitas Gunung Anak Krakatau (GAK).
Melalui Kedeputian Bidang Pencegahan, BNPB melakukan pendampingan dan assessment di sejumlah wilayah pesisir sejak 6 September 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pemerintah daerah memiliki kesiapan menghadapi berbagai dampak aktivitas gunung api, termasuk potensi bahaya tsunami.
Tim BNPB berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten serta pemerintah kabupaten/kota untuk memantau kondisi wilayah, mengevaluasi kesiapan masyarakat, dan melihat langkah mitigasi yang telah dilakukan.
Hingga Selasa (8/9/2026) pukul 18.00 WIB, Gunung Anak Krakatau masih berstatus Level III atau Siaga berdasarkan informasi PVMBG. Masyarakat juga diminta tidak melakukan aktivitas dalam radius 3 kilometer dari kawah aktif.
Aktivitas Gunung Anak Krakatau sebelumnya menyebabkan sebaran abu vulkanik di sejumlah wilayah Banten. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena sebagian kawasan pesisir Banten memiliki pengalaman terdampak tsunami Selat Sunda pada 2018.
BNPB Cek Kesiapan Pesisir Banten
Assessment kesiapsiagaan dilakukan di sejumlah wilayah Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon. Penilaian mencakup ketersediaan jalur evakuasi, titik aman, rambu, sistem peringatan dini, SOP, kapasitas masyarakat, serta peran relawan.
Di Kabupaten Pandeglang, pemeriksaan dilakukan antara lain di Tanjung Lesung, Desa Sumberjaya, dan Desa Panimbangjaya.
Di kawasan Tanjung Lesung, rambu evakuasi menuju lokasi aman telah tersedia dan simulasi tsunami pernah dilakukan. Namun, perangkat Warning Receiver System (WRS) Gen masih dalam proses perbaikan.
Sementara itu, Desa Sumberjaya telah memiliki rambu evakuasi menuju dua lokasi evakuasi akhir. Tower sirene peringatan dini tsunami di Kantor Kecamatan Sumur juga dinyatakan siap digunakan. Desa tersebut memiliki SOP peringatan dini dan telah melaksanakan kegiatan gladi dalam satu tahun terakhir.
Di Desa Panimbangjaya, pemahaman masyarakat mengenai risiko tsunami dinilai cukup baik. SOP peringatan dini, sirene, dan peta jalur evakuasi juga tersedia dalam kondisi baik.
Assessment selanjutnya dilakukan di Kabupaten Serang, meliputi Desa Salira, Desa Karang Suraga, dan Desa Anyar.
Desa Salira telah memiliki peta bahaya, rambu, jalur evakuasi menuju lima titik aman, serta Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) yang aktif. Sistem peringatan dini dan sirene juga tersedia.
Di Desa Karang Suraga, relawan berperan dalam menyampaikan informasi keselamatan kepada masyarakat dan pengunjung kawasan Pantai Anyer. Sementara di Desa Anyar, peta, rambu evakuasi, SOP, dan tower sirene di SMPN 1 Anyar tersedia dan berfungsi.
Di Kota Cilegon, assessment dilakukan di Kelurahan Kubangsari. Masyarakat dinilai cukup memahami risiko tsunami. Informasi perkembangan situasi juga disampaikan melalui grup WhatsApp oleh fasilitator kelurahan. Sistem peringatan dini dan sirene dinyatakan berfungsi normal.
Sistem Peringatan Dini Harus Dipastikan Berfungsi
BNPB menilai kesiapsiagaan tidak cukup hanya dengan menyediakan sarana fisik. Jalur evakuasi, titik aman, sistem peringatan dini, SOP, kapasitas masyarakat, hingga kemampuan relawan menyebarkan informasi harus berjalan secara terpadu.
Sejumlah wilayah yang diperiksa telah memiliki komponen dasar kesiapsiagaan dan secara berkala menggelar sosialisasi maupun simulasi.
Meski demikian, BNPB meminta pemerintah daerah memastikan seluruh perangkat peringatan dini dipelihara dan diperiksa secara berkala. Perbaikan WRS Gen di kawasan Tanjung Lesung menjadi salah satu perhatian.
Kesiapan sarana juga harus diikuti kemampuan masyarakat dalam merespons peringatan. Karena itu, pemerintah daerah didorong terus meningkatkan edukasi kebencanaan dan memastikan masyarakat mengetahui jalur menuju lokasi aman.
Abu Vulkanik di Banten Mulai Tidak Teramati
Berdasarkan pemantauan hingga Selasa (8/9) sore, sebaran abu vulkanik di wilayah Banten sudah tidak teramati. Hasil paper test juga menunjukkan tidak ditemukan lagi sebaran abu.
Meski demikian, pemantauan tetap dilakukan karena status Gunung Anak Krakatau masih berada pada Level III atau Siaga.
BNPB juga mengingatkan pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan masker sebagai bagian dari kesiapan logistik apabila sebaran abu vulkanik kembali terjadi. BNPB sebelumnya juga menerima bantuan 240 ribu masker untuk mendukung penanganan dampak bencana, termasuk abu vulkanik Anak Krakatau.
Aktivitas masyarakat di wilayah pesisir Banten secara umum telah kembali berjalan normal. Pemerintah tetap melakukan pemantauan dan koordinasi bersama BPBD serta unsur terkait.
BNPB mengimbau masyarakat tetap tenang, tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi, dan mengikuti perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau melalui kanal resmi pemerintah. BNPB sebelumnya juga mengingatkan masyarakat pesisir Banten dan Lampung agar tidak panik terhadap isu tsunami, tetapi tetap mematuhi rekomendasi resmi PVMBG.
Catatan: Informasi ini dikutip dari situs resmi Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Kamis (10/9/2026).
