Presiden RI Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026).
Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih untuk sisa masa jabatan periode 2024–2029.
Usai dilantik, Suahasil menegaskan komitmennya untuk menjaga keuangan negara sekaligus memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan dan menjaga stabilitas ekonomi.
Menurut Suahasil, Presiden Prabowo memberikan mandat utama untuk memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Dapat tugasnya adalah menjaga keuangan negara, memastikan keuangan negara kita akan terus menjadi APBN yang menumbuhkan, APBN yang menstabilkan ekonomi kita, dan bermanfaat paling maksimal untuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan.”
APBN Harus Beri Manfaat bagi Masyarakat
Suahasil menjelaskan, pengelolaan keuangan negara tidak hanya berkaitan dengan administrasi anggaran, tetapi juga harus mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
APBN memiliki peran dalam mendorong konsumsi masyarakat, investasi, belanja pemerintah, hingga kegiatan ekspor. Karena itu, pengelolaan anggaran harus diarahkan agar memberikan dampak nyata terhadap perekonomian.
Ia juga meminta seluruh jajaran Kementerian Keuangan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan dan menjaga kredibilitas institusi.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat menjadi salah satu modal penting dalam menjalankan amanah pengelolaan keuangan negara.
“Kita lanjutkan pekerjaan kita masing-masing dan kita buat Kementerian Keuangan yang kredibel, yang bisa dipercaya, yang membanggakan bagi seluruh masyarakat Indonesia.”
Suahasil menegaskan, Kementerian Keuangan akan terus menjalankan perannya dalam menjaga kesehatan keuangan negara sekaligus memastikan APBN mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Catatan: Informasi ini dikutip dari situs resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Selasa (15/9/2026).
