Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menekankan pentingnya membangun sistem perhubungan nasional yang terintegrasi, aman, terjangkau, inklusif, dan berkelanjutan.
Pernyataan tersebut disampaikan Ibas dalam Diskusi Kebangsaan bertajuk “Konektivitas, Teknologi, dan Mobilitas Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045” di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026), dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional.
Menurut Ibas, peringatan Hari Perhubungan Nasional tidak seharusnya hanya menjadi agenda seremonial. Sistem transportasi memiliki peran strategis dalam memastikan manusia, barang, informasi, dan peluang ekonomi dapat bergerak secara efisien di seluruh wilayah Indonesia.
“Ketika kita berbicara tentang perhubungan, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang masa depan Indonesia.”
Konektivitas Membutuhkan Pembiayaan Jangka Panjang
Ibas mengatakan karakter Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang luas dan pusat pertumbuhan yang tersebar membutuhkan sistem konektivitas yang mampu menghubungkan berbagai daerah secara efektif.
Namun, pembangunan transportasi juga harus memperhitungkan keterbatasan fiskal negara serta kebutuhan pendanaan sektor lain, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, energi, pangan, pertahanan, dan infrastruktur.
Karena itu, ia menilai pembangunan konektivitas membutuhkan skema pembiayaan jangka panjang. APBN dan APBD dapat menjadi pemicu, sementara BUMN, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), investasi swasta, serta pembiayaan pembangunan dapat menjadi bagian dari ekosistem pendanaan.
“Kalau kita serius membangun konektivitas menuju 2045, kita tidak bisa berpikir hanya dalam siklus satu tahun anggaran. Kita membutuhkan pembiayaan multiyears.”
Menurut Ibas, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran. Hal yang lebih penting adalah manfaat ekonomi dan pelayanan yang dihasilkan dari setiap investasi.
Pembangunan Transportasi Harus Berbasis Sistem
Ibas juga mendorong perubahan pendekatan pembangunan infrastruktur transportasi dari sekadar mengejar proyek menjadi membangun sistem yang terintegrasi.
Ia mencontohkan keberhasilan pembangunan jalan seharusnya tidak hanya diukur dari panjang jalan yang dibangun, tetapi juga dari waktu tempuh yang dapat dihemat masyarakat.
Hal serupa berlaku pada pelabuhan, bandara, dan kereta api. Setiap moda transportasi perlu terhubung sehingga membentuk satu sistem perhubungan nasional.
“Jalan tidak boleh berdiri sendiri. Pelabuhan tidak boleh berdiri sendiri. Bandara tidak boleh berdiri sendiri. Kereta api tidak boleh berdiri sendiri. Semuanya harus menjadi satu sistem perhubungan nasional.”
Integrasi antarmoda dinilai penting untuk mendukung daya saing ekonomi, menekan biaya logistik, mengurangi waktu perjalanan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Teknologi Harus Didukung Ekosistem
Ibas juga menyoroti peran teknologi dalam transformasi transportasi. Pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI), kendaraan listrik, smart port, smart airport, digital logistics, dan intelligent transportation system dinilai dapat membuka peluang peningkatan efisiensi mobilitas.
Namun, menurutnya, transformasi digital tidak cukup hanya dengan membeli teknologi.
“Kita jangan hanya membeli teknologinya. Kita harus membangun ekosistemnya.”
Integrasi data dan layanan serta sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar teknologi dapat menghasilkan layanan transportasi yang lebih mudah, cepat, dan efisien.
Penguatan sumber daya manusia, institusi, dan regulator juga dinilai perlu berjalan beriringan dengan transformasi digital.
Keselamatan dan Keberlanjutan Jadi Perhatian
Dalam forum tersebut, Ibas turut menyampaikan keprihatinan atas berbagai kecelakaan dan musibah transportasi. Ia berharap peristiwa tersebut menjadi pembelajaran untuk memperkuat keselamatan, mitigasi bencana, serta perlindungan terhadap masyarakat dan insan media.
Menurutnya, kemajuan transportasi tidak cukup hanya diukur dari kecepatan mobilitas. Sistem transportasi juga harus aman, terjangkau, inklusif, dan berkelanjutan.
“Pembangunan berkelanjutan bukan berarti pembangunan yang lebih lambat. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang tidak memindahkan biayanya kepada generasi berikutnya.”
Kolaborasi untuk Memperkuat Konektivitas
Diskusi tersebut melibatkan pemerintah, operator transportasi publik, dunia usaha, akademisi, praktisi, serta generasi muda.
Ibas menilai persoalan konektivitas nasional membutuhkan kerja sama berbagai pihak. Pemerintah pusat dan daerah, BUMN, swasta, perguruan tinggi, sektor keuangan, komunitas, dan masyarakat perlu membangun ekosistem transportasi secara bersama-sama.
“Indonesia terlalu besar untuk dibangun oleh satu institusi.”
Sejumlah anggota Fraksi Partai Demokrat juga menyampaikan pandangan terkait keberlanjutan infrastruktur, pemerataan konektivitas, serta peran transportasi dalam mendukung logistik dan aktivitas ekonomi.
Pada akhir diskusi, Ibas menegaskan bahwa Indonesia terkoneksi bukan sekadar memiliki lebih banyak jalan, rel, pelabuhan, atau bandara. Menurutnya, konektivitas berarti memastikan manusia, barang, informasi, dan kesempatan dapat bergerak secara lebih baik di seluruh Indonesia.
“Indonesia terkoneksi adalah ketika orang bisa bergerak, barang bisa bergerak, informasi bisa bergerak, dan kesempatan bisa bergerak.”
Catatan: Informasi ini dikutip dari situs resmi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI), Kamis (17/9/26).
