Kementerian Kehutanan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan tim gabungan memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di Kalimantan Tengah.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto turun langsung memantau operasi pengendalian karhutla. Pemantauan mencakup Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), evaluasi Satgas Darat, hingga peninjauan posko karhutla.
Berdasarkan data SiPongi Kementerian Kehutanan yang bersumber dari satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20, hingga Selasa (22/9/2026) pukul 21.20 WIB tercatat 932 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi atau high confidence secara nasional.
Jumlah tersebut meningkat 244 titik dibandingkan 688 hotspot pada Senin (21/9/2026).
Di enam provinsi prioritas, jumlah hotspot high confidence tercatat sebagai berikut:
- Kalimantan Tengah: 643 titik, naik dari 228 titik.
- Kalimantan Selatan: 68 titik, turun dari 71 titik.
- Kalimantan Barat: 50 titik, naik dari 36 titik.
- Sumatera Selatan: 17 titik, turun dari 23 titik.
- Jambi: 0 titik, turun dari 2 titik.
- Riau: 0 titik atau nihil.
Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan jumlah hotspot high confidence tertinggi di antara enam provinsi prioritas.
Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi satelit. Hotspot tidak dapat langsung diartikan sebagai satu kejadian kebakaran atau menunjukkan luas area yang terbakar.
Satu kejadian kebakaran juga dapat menghasilkan beberapa hotspot. Karena itu, setiap indikasi tetap perlu diverifikasi melalui groundcheck dan kondisi aktual di lapangan.
Menhut dan Kepala BNPB Pantau Operasi Karhutla
Raja Juli Antoni dan Suharyanto melanjutkan pengawalan penanganan karhutla di Kalimantan Tengah pada Selasa (22/9/2026).
Keduanya mengevaluasi dua aspek utama pengendalian karhutla, yakni operasi udara dan pemadaman di darat.
Pemantauan diawali di Posko OMC Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya. Pemerintah mengevaluasi kondisi meteorologis, peluang awan potensial, kesiapan armada, serta pelaksanaan OMC untuk membantu pembasahan wilayah rawan karhutla.
OMC menjadi salah satu instrumen pengendalian karhutla, khususnya untuk meningkatkan pembasahan pada kawasan gambut. Namun, pelaksanaannya bergantung pada ketersediaan awan potensial dan kondisi penerbangan.
Setelah dari Posko OMC, rombongan menuju Pusdalops BPBD Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengevaluasi Satgas Darat.
Evaluasi mencakup perkembangan titik api, proses pemadaman, distribusi personel dan peralatan, serta berbagai kendala di lapangan.
Operasi darat menjadi semakin penting ketika asap tebal dan jarak pandang rendah membatasi pergerakan helikopter water bombing.
Pada sore hari, Menhut dan Kepala BNPB meninjau Posko Karhutla Kabupaten Kapuas. Mereka berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan unsur terkait untuk memastikan operasi pemadaman berjalan optimal.
61 Armada Udara Dikerahkan
Pemerintah mengerahkan 61 unit armada udara untuk mendukung penanganan karhutla.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 17 unit digunakan untuk patroli dan OMC, sedangkan 44 unit lainnya untuk operasi water bombing.
Pengoperasian armada disesuaikan dengan lokasi kebakaran, potensi awan, arah angin, kondisi asap, jarak pandang, serta faktor keselamatan penerbangan.
Di darat, Manggala Agni Kementerian Kehutanan bersama BNPB, TNI, Polri, BPBD, pemerintah daerah, masyarakat, relawan, dunia usaha, dan pihak terkait terus melakukan patroli, groundcheck, pemadaman, penyekatan api, pembasahan, mopping up, serta pendinginan.
Pada kawasan gambut, proses pendinginan tetap dilakukan meskipun api tidak terlihat di permukaan. Bara dapat bertahan di bawah tanah dan kembali menyala ketika kondisi kembali kering.
Kondisi Udara Masih Perlu Diwaspadai
Pemerintah juga memantau kondisi kualitas udara melalui parameter PM2,5. Kondisi udara di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan masih perlu diwaspadai karena terdapat area dengan kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat.
Pemantauan karhutla karena itu tidak hanya mengandalkan jumlah hotspot. Pemerintah turut memperhatikan kondisi api di lapangan, konsentrasi PM2,5, sebaran asap, kelembapan, arah angin, peluang hujan, dan jarak pandang.
BMKG memprakirakan adanya peluang pertumbuhan awan Cumulonimbus pada 23–29 September 2026 di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Informasi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan operasi udara dan OMC.
Masyarakat Diminta Waspada
Kementerian Kehutanan mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk terus mengikuti informasi kualitas udara dan arahan pemerintah daerah.
Ketika kondisi udara memburuk, masyarakat dianjurkan mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker jika harus beraktivitas di luar.
Perhatian khusus perlu diberikan kepada anak-anak, ibu hamil, lansia, serta masyarakat dengan gangguan pernapasan atau penyakit kronis.
Masyarakat dan pelaku usaha juga diminta tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Pengelola areal wajib memastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana, sistem deteksi dini, serta pengendalian kebakaran berjalan dengan baik.
Masyarakat yang menemukan asap, titik api, aktivitas pembakaran, maupun satwa liar terdampak dapat melaporkannya kepada petugas agar penanganan dilakukan sedini mungkin.
Laporan karhutla dapat disampaikan melalui Posko Karhutla Kementerian Kehutanan di nomor 021-5704618, WhatsApp +62 8131-00-35000, atau email posko.karhutla@kehutanan.go.id.
(Sumber: kehutanan.go.id)
Catatan: Informasi ini dikutip dari situs resmi Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Rabu (23/9/2026).
