Menteri Keuangan Suahasil Nazara menekankan pentingnya pola kerja baru dalam mengelola ekonomi makro Indonesia di tengah dinamika geopolitik dan volatilitas pasar keuangan global.
Menurut Suahasil, strategi tersebut dibangun melalui sinergi tiga pilar, yakni kebijakan fiskal melalui APBN, Danantara Indonesia sebagai katalis investasi, serta koordinasi kebijakan fiskal dan moneter melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Hal itu disampaikan Suahasil dalam ANTARA Business Forum 2026 bertema “The Synergy Horizon: Positioning Indonesia for the Next Decade” di Jakarta, Rabu (23/9/2026).
APBN Jadi Katalis Pertumbuhan
Suahasil mengatakan APBN terus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan publik sekaligus mendukung program prioritas pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
“Terus kita dorong APBN supaya menjadi alat untuk memenuhi kebutuhan publik, mendorong kegiatan-kegiatan prioritas pembangunan untuk mencapai pertumbuhan melalui 8 kluster prioritas pembangunan,” ujar Suahasil.
Selain APBN, Danantara Indonesia disebut menjadi bagian dari strategi investasi yang bekerja di luar APBN. Lembaga tersebut diarahkan untuk mendorong investasi strategis bersama sektor swasta.
Suahasil menyebut sinergi APBN dan Danantara menjadi bagian dari pendekatan baru dalam pengelolaan ekonomi Indonesia. Menurutnya, APBN dapat diarahkan pada titik-titik strategis yang kemudian memberikan dampak lebih luas terhadap perekonomian.
Sementara itu, koordinasi melalui KSSK ditujukan untuk menjaga stabilitas sektor keuangan sekaligus mendorong sistem keuangan yang lebih inklusif dan memiliki kedalaman.
Ekonomi Indonesia Tetap Tumbuh
Suahasil menyampaikan bahwa Indonesia menunjukkan daya tahan ekonomi sepanjang semester I/2026. Kondisi tersebut terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang solid, inflasi yang terkendali, serta kembali masuknya aliran modal ke pasar keuangan domestik.
Hingga 14 September 2026, akumulasi aliran modal masuk melalui Surat Berharga Negara (SBN) dan Surat Berharga Rupiah Bank Indonesia (SRBI) mencapai Rp140,7 triliun.
Pemerintah juga memperkirakan nilai insentif pajak pada 2026 mencapai Rp576 triliun atau setara dengan 2,2 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Suahasil menjelaskan insentif tersebut diarahkan untuk memperkuat daya saing dan daya beli masyarakat. Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat mendorong konsumsi rumah tangga sekaligus investasi pada sektor strategis, termasuk manufaktur dan pertanian.
Enam Sektor Jadi Fokus Pertumbuhan
Dalam kesempatan tersebut, Suahasil menyebut enam sektor yang diproyeksikan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.
Keenam sektor tersebut meliputi infrastruktur digital, hilirisasi sumber daya alam, manufaktur bernilai tambah tinggi, industri hulu strategis dan energi, ketahanan pangan, serta energi baru dan terbarukan.
Pemerintah menilai pengembangan sektor-sektor tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat struktur ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang lebih merata.
(Sumber: kemenkeu.go.id)
Catatan: Informasi ini dikutip dari situs resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Rabu (23/9/2026).
