Kantor Staf Presiden (KSP) melakukan peninjauan kawasan perbatasan Indonesia–Papua Nugini (RI–PNG) di Papua Selatan pada 21–25 September 2026. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memantau pembangunan infrastruktur, konektivitas logistik, serta operasional Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
Peninjauan dilakukan melalui Kedeputian I KSP bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Kementerian Luar Negeri, kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Provinsi Papua Selatan, dan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel.
Delegasi KSP yang turun ke lapangan terdiri atas Tenaga Ahli Kedeputian I Christopher Nugroho, S.T., M.Si., Brigjen (Purn.) Drs. Rohmad Nursahid, M.Si., dan Artinus Hulu, S.E., M.A.
Sementara itu, rombongan BNPP dipimpin Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI Dr. Nurdin, S.Sos., M.Si. Kementerian Luar Negeri turut mengirimkan perwakilan dalam kegiatan tersebut.
Bahas Isu Perbatasan Papua Selatan
Rangkaian kegiatan diawali dengan rapat koordinasi di Kantor Gubernur Papua Selatan, Merauke, pada Senin (21/9/2026).
Pertemuan membahas sejumlah persoalan di kawasan perbatasan, antara lain perlindungan nelayan, pemulangan warga negara Indonesia (WNI), kebutuhan bahan bakar minyak (BBM), serta peluang perdagangan dengan PNG.
Dalam rapat tersebut juga dibahas edukasi mengenai batas wilayah perairan, pendampingan hukum bagi nelayan, pengembangan industri pengolahan hasil perikanan, serta dukungan pemerintah pusat untuk pemulangan WNI.
Potensi distribusi BBM lintas batas melalui jaringan logistik Food Estate Wanam turut menjadi salah satu pembahasan.
KSP Tinjau PLBN Sota
Pada Selasa (22/9/2026), tim gabungan meninjau operasional PLBN Sota di Kabupaten Merauke.
PLBN Sota saat ini didukung 30 personel dan melayani sekitar 20–25 pelintas setiap hari. Mayoritas pelintas berasal dari PNG dan datang untuk memenuhi kebutuhan pokok serta menjalankan aktivitas ekonomi.
Dalam peninjauan tersebut ditemukan sejumlah perbedaan mekanisme administrasi bagi pelintas dari kedua negara. Tim juga mencatat belum tersedianya pos counterpart di sisi PNG.
KSP mendorong penataan mekanisme lintas batas dengan tetap memperhatikan hubungan kekerabatan masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan.
PLBN Yetetkun Disiapkan untuk Perkuat Logistik
Peninjauan kemudian dilanjutkan ke PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel pada Rabu (23/9) hingga Kamis (24/9/2026).
Tim turut memantau jalur yang menghubungkan PLBN Yetetkun dengan Border Post Butmabin di wilayah PNG. Jalur tersebut dinilai memiliki potensi untuk mendukung konektivitas logistik dan distribusi BBM lintas negara.
Akses sepanjang sekitar 500 meter dari PLBN Yetetkun telah dibuka dan diperkeras serta terhubung dengan jalan di sisi PNG.
Pemerintah PNG juga tengah menyiapkan Border Post sementara dan merencanakan pembangunan pos permanen dengan dukungan Ok Tedi Mining Limited (OTML).
Dalam peninjauan tersebut, tim juga mencatat perlunya evaluasi terhadap peningkatan tipe PLBN Yetetkun dari Tipe C menjadi Tipe B atau A untuk mendukung kegiatan ekspor dan impor.
Selain itu, penataan jalur tidak resmi serta penguatan pengamanan perbatasan dinilai diperlukan untuk mencegah aktivitas penyelundupan.
Dermaga Asike Dibahas sebagai Hub Logistik
Pada Jumat (25/9/2026), kunjungan dilanjutkan dengan pemantauan Dermaga Tanah Merah dan audiensi bersama Wakil Bupati Boven Digoel Marlinus serta Pj. Sekda Boven Digoel Fabianus Sabi Sinfahagi.
Dalam pertemuan tersebut dibahas pengembangan Dermaga Asike sebagai salah satu opsi hub logistik BBM dan barang untuk mendukung kawasan perbatasan.
Dermaga Tanah Merah yang dikelola Dinas Perhubungan Boven Digoel memiliki keterbatasan akibat kondisi pasang surut. Sementara itu, Asike dinilai memiliki potensi karena lebar dan kedalaman sungainya lebih mendukung aktivitas logistik.
Pemerintah Kabupaten Boven Digoel menyatakan kesiapan untuk melakukan pembebasan lahan dan membuka peluang kerja sama investasi.
Pemkab juga berharap PLBN Yetetkun dapat menjadi penggerak pembangunan Boven Digoel dan Tanah Merah. Salah satu potensi yang dibahas adalah pengembangan komoditas perkebunan rakyat, seperti salak, kopi, dan cokelat, untuk dipasarkan ke PNG melalui kerja sama dengan Koperasi Desa Merah Putih dan BUMD.
Selain aspek ekonomi, pertemuan turut membahas rencana kepulangan warga Indonesia dari PNG serta kebutuhan pendidikan anak-anak di kawasan perbatasan.
KSP Dorong Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah
Tenaga Ahli Madya KSP Christopher Nugroho mengatakan kawasan perbatasan perlu dikembangkan sebagai wilayah pertumbuhan ekonomi sekaligus bagian dari upaya memperkuat konektivitas antarwilayah.
“Pembangunan PLBN Yetetkun dan pengembangan kawasan perbatasan bukan sekadar pembangunan gerbang batas negara, melainkan akan menjadi penggerak utama pembangunan daerah, memperkuat konektivitas, dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Papua Selatan sebagai DOB,” ujar Christopher.
KSP menyatakan akan mengawal koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian/lembaga terkait untuk mengurai berbagai hambatan pembangunan di kawasan perbatasan.
Salah satu agenda yang didorong adalah pembentukan Gugus Tugas Terpadu bersama BNPP. Koordinasi tersebut mencakup penguatan fungsi CIQS (Customs, Immigration, Quarantine, Security), penyediaan fasilitas dasar, termasuk Koperasi Desa Merah Putih, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan Sekolah Rakyat.
KSP juga mendorong pengembangan potensi kerja sama ekonomi lintas negara agar pembangunan kawasan perbatasan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
(Sumber: Kantor Staf Presiden)
