Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) menjalin kerja sama untuk memperkuat penanggulangan hoaks, meningkatkan kompetensi wartawan, dan memperluas penyebaran informasi pembangunan.
Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) di Ruang Rapat Direktur Utama RRI, Jakarta, Senin (26/10/2026).
Ketua Umum SMSI, Firdaus, mengatakan kerja sama tersebut berangkat dari gagasan bersama untuk menghadapi penyebaran informasi palsu yang semakin kompleks di ruang digital.
“Kolaborasi ini merupakan manifestasi dari gagasan Dirut RRI dan Ketum SMSI untuk melawan hoaks,” kata Firdaus.
Menurut Firdaus, kerja sama SMSI dan RRI akan diwujudkan melalui sejumlah program, antara lain Training of Trainers (ToT), Uji Kompetensi Wartawan (UKW), serta penyebaran informasi pembangunan kepada masyarakat.
Firdaus menyebut SMSI menaungi 3.181 perusahaan media siber yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Jaringan tersebut dinilai dapat mendukung distribusi informasi pembangunan agar menjangkau masyarakat lebih luas.
“Media startup atau media rintisan yang tergabung dalam SMSI sebanyak 3.181 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia mendukung program penyebaran informasi pembangunan,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan dukungan terhadap gagasan integrasi RRI dan TVRI sebagai platform media publik yang mampu memperluas jangkauan informasi. Menurutnya, penguatan kolaborasi media publik dan media siber dapat menjadi salah satu upaya memperluas akses masyarakat terhadap informasi pembangunan.
SMSI dan RRI Dorong Peningkatan Kompetensi Wartawan
Direktur Utama LPP RRI, Hendrasmo, mengatakan kolaborasi dengan SMSI merupakan bagian dari upaya bersama menghadapi tantangan ekosistem informasi digital.
“Hari ini kita kedatangan tokoh pers dan kita hadir dalam proyek yang lebih besar, yaitu bersama-sama menanggulangi hoaks,” kata Hendrasmo.
Ia menilai media berskala kecil dan media rintisan juga memiliki peran penting dalam membentuk ekosistem informasi publik. Karena itu, peningkatan kompetensi dan kerja sama antarlembaga diperlukan untuk mendorong produksi konten yang berkualitas serta membantu masyarakat memilah informasi.
Melalui program pelatihan dan uji kompetensi, SMSI dan RRI diharapkan dapat memperkuat kemampuan insan media dalam memeriksa fakta, menerapkan prinsip jurnalistik, dan menyajikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Upaya tersebut dinilai penting karena penyebaran informasi yang tidak terverifikasi dapat memengaruhi pemahaman masyarakat terhadap berbagai persoalan.
Dewan Pers Soroti Tantangan Informasi di Era Digital
Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, yang hadir dalam kegiatan tersebut, menyoroti perubahan pola masyarakat dalam memperoleh dan menyebarkan informasi.
Ia menjelaskan bahwa media massa pada masa lalu memiliki proses produksi dan penyuntingan yang melibatkan tahapan seleksi. Identitas media serta pihak yang bertanggung jawab atas pemberitaan juga lebih mudah dikenali.
Namun, perkembangan teknologi digital membuat masyarakat dapat memproduksi dan menyebarkan informasi secara langsung melalui media sosial.
“Dulu informasi dikuasai oleh media massa, terakreditasi, terseleksi dan terverifikasi. Sekarang media sosial memenuhi ruang publik,” ujarnya.
Komaruddin mengingatkan bahwa banyaknya informasi yang beredar tidak selalu sejalan dengan peningkatan kualitas pengetahuan masyarakat. Informasi yang benar dapat bercampur dengan kabar yang belum terverifikasi, konten sensasional, hingga penipuan.
Ia juga menyoroti peran algoritma platform digital dalam menentukan konten yang diterima pengguna. Aktivitas seperti pencarian, tanda suka, dan kebiasaan mengakses konten dapat memengaruhi rekomendasi informasi berikutnya.
Menurut Komaruddin, kondisi tersebut berpotensi membentuk ruang informasi yang semakin personal. Pengguna bisa terus menerima konten yang sesuai dengan minatnya, sementara informasi dari sudut pandang berbeda semakin jarang muncul.
“Algoritma itu sebelumnya menjajah tanpa paksaan, mengendalikan tanpa paksaan,” kata Komaruddin.
Ia menilai kemampuan memeriksa informasi menjadi semakin penting di tengah derasnya arus konten digital.
“Yang serius sekali adalah kita tidak dilatih untuk mengecek informasi,” ujarnya.
Komaruddin juga mengingatkan bahwa media sosial dapat menyebarkan informasi dan membentuk opini publik dalam waktu singkat. Karena itu, masyarakat perlu membiasakan diri memeriksa sumber, membandingkan informasi, dan tidak langsung menyebarkan konten yang belum jelas kebenarannya.
Kolaborasi Diharapkan Berlanjut ke Program Nyata
Kerja sama SMSI dan RRI diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan MoU, tetapi dilanjutkan dengan program konkret untuk meningkatkan kompetensi wartawan, memperkuat verifikasi informasi, dan memperluas penyebaran informasi pembangunan yang akurat.
Kolaborasi tersebut juga diharapkan dapat memperkuat hubungan antara media publik dan perusahaan media siber dalam menghadapi tantangan informasi digital.
Kegiatan penandatanganan MoU itu turut dihadiri Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto, Anggota Dewan Pengawas LPP RRI Enderiman Butar Butar, Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mistam, Dewan Penasihat SMSI Pusat Prof. Dr. Taufiqurochman, Dewan Pertimbangan SMSI Pusat Theodorus Dar Edi Yoga, serta Wakil Ketua Umum SMSI Bidang Usaha Media Siber dan Pengembangan Teknologi Digital Ilona Juwita.
Hadir pula Kepala Stasiun RRI Jakarta M. Bugi Hidayat, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi RRI Ade Irosadi, dan Kepala Pusat Pemberitaan RRI Yuliana Marta Doky.
Melalui kerja sama ini, SMSI dan RRI diharapkan dapat mendorong ekosistem informasi yang lebih sehat dengan mengutamakan kompetensi jurnalistik, verifikasi fakta, dan penyampaian informasi yang bertanggung jawab.
Sumber: Bahan berita kegiatan penandatanganan MoU SMSI dan RRI yang diberikan kepada redaksi.
