Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Kabupaten Musi Rawas resmi memiliki kepengurusan baru periode 2026–2031. Pelantikan dilakukan Ketua AMKI Sumatera Selatan, Kms Umar Jaya Negara, di Pendopoan Rumah Dinas Bupati Musi Rawas, Selasa (27/10/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Musi Rawas Hj. Ratna Machmud, jajaran pengurus AMKI Sumatera Selatan, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), kepolisian, kejaksaan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta sejumlah insan pers.
Ketua AMKI Kabupaten Musi Rawas, H. Marwan Ashari, S.H., mengatakan kepengurusan baru memiliki tanggung jawab untuk memperkuat solidaritas anggota, meningkatkan profesionalisme perusahaan media, dan mendorong inovasi di tengah transformasi digital.
Ia mengajak seluruh pengurus dan anggota membangun kerja sama serta meningkatkan kapasitas perusahaan pers agar mampu menghadapi persaingan industri media yang semakin dinamis.
Menurut Marwan, AMKI harus menjadi wadah kolaborasi bagi perusahaan media sekaligus mendorong terciptanya ekosistem pers yang profesional dan independen.
Pelantikan tersebut mengusung tema “Media Konvergensi Bukan Pilihan, tapi Keharusan. Bersama AMKI, Mari Bangkit dan Berinovasi.” Tema ini menekankan pentingnya adaptasi teknologi dan inovasi untuk menjawab perubahan kebutuhan informasi masyarakat.
Ketua AMKI Sumatera Selatan, Kms Umar Jaya Negara, menegaskan bahwa organisasi tersebut berperan sebagai wadah pemersatu perusahaan media dalam menghadapi tantangan industri pers.
Perkembangan teknologi digital dan meningkatnya persaingan menuntut perusahaan media untuk terus meningkatkan kualitas, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, serta mengembangkan model bisnis yang berkelanjutan.
Menurutnya, perluasan kepengurusan AMKI hingga tingkat kabupaten dan kota merupakan bagian dari upaya memperkuat organisasi serta mendorong kemajuan perusahaan media di Sumatera Selatan.
Pelantikan AMKI Musi Rawas diharapkan menjadi langkah awal untuk memperluas kolaborasi dan meningkatkan kontribusi perusahaan pers dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
*Tekankan Kemitraan dengan Media*
Bupati Musi Rawas, Hj. Ratna Machmud, menekankan pentingnya hubungan strategis antara pemerintah daerah dan media dalam menyampaikan informasi pembangunan secara luas dan transparan.
Namun, kemitraan tersebut harus tetap mengedepankan profesionalisme serta kepentingan masyarakat. Media tidak hanya bertugas menyampaikan program pemerintah, tetapi juga menjalankan fungsi kontrol sosial secara kritis dan objektif.
“Media juga memiliki tanggung jawab menjalankan fungsi kontrol sosial melalui pemberitaan yang kritis, objektif, akurat, dan berimbang,” kata Ratna.
Ia menegaskan bahwa komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan insan pers penting untuk mendukung pembangunan daerah. Meski demikian, kemitraan tidak boleh mengurangi independensi media dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Usai pelantikan, pengurus AMKI Musi Rawas dituntut merealisasikan program kerja yang memberikan manfaat nyata bagi anggota dan masyarakat.
Sejumlah agenda yang dapat menjadi prioritas meliputi pelatihan jurnalistik, peningkatan kualitas pemberitaan, pengembangan platform digital, serta penguatan tata kelola perusahaan media sesuai dengan ketentuan hukum dan standar jurnalistik.
Keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh pelantikan pengurus, tetapi juga oleh konsistensi dalam menjalankan program dan menghasilkan kontribusi nyata bagi perkembangan pers di daerah.
Di tengah perubahan industri media, inovasi digital perlu berjalan seiring dengan penerapan kode etik jurnalistik, akurasi informasi, dan tanggung jawab kepada publik.
Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan juga dapat mendukung penyebaran informasi pembangunan. Namun, independensi pers harus tetap menjadi prinsip utama agar media mampu menjalankan peran sebagai penyedia informasi sekaligus pengawas kepentingan publik. (Simon)
