Tumpukan sampah di kawasan Kali Jambe, tepatnya di sekitar KM 19 Tol Jakarta–Cikampek, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, menjadi perhatian pemerintah daerah. Penanganan tidak hanya diarahkan pada pengangkutan sampah, tetapi juga normalisasi sungai dan pembenahan sistem pengendalian sampah dari wilayah hulu.
Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meninjau langsung lokasi tersebut pada Jumat (30/10/2026). Peninjauan dilakukan untuk melihat kondisi penumpukan sampah sekaligus membahas langkah penanganan bersama lintas pemerintah daerah.
Dalam keterangannya, Asep menyampaikan bahwa sampah yang menumpuk di Kali Jambe diduga berasal dari kawasan Sumur Batu dan Bantargebang, Kota Bekasi. Sampah tersebut terbawa aliran air hingga masuk ke wilayah Kabupaten Bekasi.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena penumpukan sampah dapat menghambat aliran sungai dan meningkatkan risiko banjir, terutama menjelang musim hujan.
Pemkab Bekasi Anggarkan Rp2,3 Miliar untuk Normalisasi
Pemerintah Kabupaten Bekasi mengalokasikan anggaran sekitar Rp2,3 miliar untuk kegiatan normalisasi Kali Jambe. Langkah ini dilakukan agar aliran air tidak tersumbat oleh timbunan sampah.
Setelah proses normalisasi, sampah yang terkumpul akan diangkat dan ditangani melalui koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane serta pihak terkait.
Asep mengatakan penanganan harus dilakukan secara terpadu karena persoalan sampah tidak hanya berada di titik penumpukan, tetapi juga berkaitan dengan kondisi wilayah di bagian hulu.
Pemkab Bekasi juga telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Bekasi mengenai rencana pemasangan jaring penahan sampah dan pembenahan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi sampah dan pencemaran yang terbawa aliran sungai menuju Kali Cikarang Bekasi Laut (CBL).
Volume Sampah Diperkirakan Mencapai 1.200 Meter Kubik
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait, menyampaikan bahwa volume sampah liar yang menumpuk di kawasan KM 19 diperkirakan mencapai 1.200 meter kubik.
Untuk mendukung proses pengangkutan, Kabupaten Bekasi menyiapkan sekitar 50 hingga 60 unit truk pengangkut sampah. Armada tersebut dijadwalkan beroperasi pada hari Minggu agar pelayanan pengangkutan sampah rutin kepada masyarakat pada hari kerja tidak terganggu.
Penanganan dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Pemerintah Kota Bekasi, unsur pengelolaan sumber daya air Provinsi Jawa Barat, serta pihak terkait dari DKI Jakarta.
Sampah yang diangkut dari wilayah Kabupaten Bekasi direncanakan dibawa ke fasilitas pengolahan Aspex Kumbong. Menurut keterangan DLH Kabupaten Bekasi, koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan pengelola fasilitas tersebut menghasilkan dukungan pembebasan biaya tipping fee untuk pengangkutan yang dimaksud.
Jaring Sampah Permanen dan Pembenahan IPAL Jadi Solusi Jangka Panjang
Selain normalisasi dan pengangkutan, pemerintah daerah juga menyoroti perlunya infrastruktur penahan sampah permanen di titik perbatasan aliran sungai antara Kota dan Kabupaten Bekasi.
DLH Kabupaten Bekasi menilai penghalang sampah yang ada belum cukup efektif menahan seluruh sampah ketika volume aliran meningkat. Karena itu, pembangunan pintu penahan sampah permanen berbahan beton di titik perbatasan diusulkan sebagai salah satu langkah pencegahan.
Pembenahan IPAL juga menjadi perhatian agar persoalan pencemaran air tidak terus berlanjut ke wilayah hilir.
Persoalan di Kali Jambe menunjukkan bahwa penanganan sampah membutuhkan koordinasi lintas wilayah, bukan hanya pembersihan di lokasi yang terlihat menumpuk. Pengendalian dari sumber, pengelolaan tempat pembuangan, serta pemeliharaan aliran sungai perlu berjalan beriringan.
Hingga informasi peninjauan pada 30 Oktober 2026, pemerintah telah menyampaikan rencana normalisasi, penyiapan armada, dan pembenahan fasilitas pengendalian sampah. Perkembangan realisasi pengangkutan serta pembangunan sarana permanen masih perlu dipantau melalui pembaruan resmi pemerintah daerah.
Sumber: Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.








