Pengamat Nilai Figur Profesional dan Kader Gerindra Berpeluang Jadi Wapres

oleh
Arifki Chaniago Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai figur profesional dan kader Partai Gerindra berpotensi menjadi dua pilihan Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan calon Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.

Arifki menyoroti belum munculnya usulan nama calon Wakil Presiden dari partai-partai koalisi pemerintah. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembahasan mengenai figur pengganti Gibran Rakabuming Raka masih menjadi bagian dari kalkulasi politik Presiden Prabowo.

Ia menilai figur profesional memiliki keunggulan, terutama jika berasal dari bidang ekonomi. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, sosok dengan kemampuan teknokratis dinilai dapat membantu pemerintah menjalankan kebijakan ekonomi secara terukur dan berkelanjutan.

“Presiden Prabowo tentu perlu mempertimbangkan figur profesional, khususnya yang memiliki kompetensi kuat di bidang ekonomi. Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan orientasi kebijakan ekonomi Prabowo yang cenderung menempatkan negara sebagai aktor utama, kehadiran wakil presiden dengan kapasitas ekonomi yang kuat bisa menjadi nilai tambah,” ujar Arifki.

Selain bidang ekonomi, ia menilai profesional dari kalangan hukum juga dapat menjadi alternatif. Figur tersebut dinilai relevan dengan agenda pemberantasan korupsi dan pembenahan penegakan hukum.

Menurut Arifki, sosok profesional berpotensi memperkuat kapasitas pemerintahan sekaligus memberikan perspektif baru dalam menjalankan program nasional. Mereka juga dinilai tidak membawa beban persaingan elektoral partai politik.

“Figur profesional bisa menjadi pilihan yang relatif lebih netral secara politik. Mereka dapat memperkuat kapasitas teknokratis pemerintahan tanpa membawa beban kompetisi elektoral partai. Apalagi, figur profesional yang tidak memiliki ambisi politik elektoral pada 2029 tentu lebih mudah diterima sebagai mitra kerja presiden,” jelasnya.

Kader Gerindra Punya Keuntungan Politik

Di sisi lain, Arifki melihat kader Gerindra juga memiliki peluang karena kedekatan politik dan organisasi dengan Prabowo. Kesamaan latar belakang partai dinilai dapat mempermudah koordinasi serta komunikasi dalam pemerintahan.

Namun, pilihan tersebut memiliki konsekuensi bagi partai-partai koalisi. Jika posisi Wakil Presiden diisi kader Gerindra, partai tersebut berpotensi memperoleh keuntungan politik lebih besar apabila pemerintahan berhasil menjalankan programnya.

Sebaliknya, partai koalisi lainnya dapat menghadapi dilema ketika kinerja pemerintah tidak sesuai harapan. Mereka mungkin perlu menjaga jarak politik untuk mempertahankan posisi masing-masing menjelang Pemilu 2029.

“Kalau wakil presidennya berasal dari Gerindra, maka ketika program pemerintah berhasil, insentif elektoralnya berpotensi lebih banyak dipanen Gerindra. Sebaliknya, jika kinerja pemerintah tidak memuaskan, partai-partai koalisi bisa saja mengambil jarak untuk mengamankan posisi politik masing-masing,” ungkap Arifki.

Ia menilai kalkulasi tersebut semakin penting karena partai politik mulai mempersiapkan strategi menghadapi Pemilu 2029. Agenda pendaftaran dan verifikasi partai politik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2027 juga menjadi bagian dari konsolidasi politik nasional.

Tiga Alasan Partai Koalisi Belum Mengusulkan Nama

Arifki mengidentifikasi sedikitnya tiga kemungkinan yang dapat menjelaskan belum munculnya usulan calon Wakil Presiden dari partai-partai koalisi.

Pertama, partai koalisi kemungkinan ingin menghindari kesan sedang membangun poros politik sendiri untuk menghadapi Pilpres 2029. Pengajuan kader sebagai calon Wakil Presiden berpotensi dipandang sebagai upaya meningkatkan posisi tawar politik.

Kedua, partai-partai koalisi cenderung memilih menunggu keputusan Prabowo daripada secara terbuka mengajukan nama kader. Sikap tersebut dapat menjadi bentuk kehati-hatian agar tidak dianggap melakukan manuver politik.

Ketiga, partai koalisi kemungkinan sedang menyusun strategi masing-masing untuk Pemilu 2029. Jika kader mereka menduduki jabatan Wakil Presiden, ruang gerak politik partai dapat menjadi lebih terbatas karena harus ikut bertanggung jawab atas kinerja pemerintahan.

“Jangan sampai kursi wakil presiden justru menjadi beban politik bagi partai. Sebab, ketika kadernya berada di posisi RI-2, partai akan lebih sulit mengambil jarak atau membangun positioning yang berbeda dari pemerintah menjelang 2029,” kata Arifki.

Prabowo Dinilai Perlu Wapres yang Melengkapi Pemerintahan

Menurut Arifki, persaingan antara figur profesional dan kader Gerindra bukan hanya berkaitan dengan kedekatan politik dengan Prabowo. Faktor kemampuan melengkapi kepemimpinan presiden, memperkuat kinerja pemerintahan, dan menjaga keseimbangan politik juga perlu menjadi pertimbangan.

Ia menilai Prabowo membutuhkan pendamping yang mampu mendukung agenda pemerintah sekaligus tidak menimbulkan persoalan politik baru.

“Pada akhirnya, Prabowo membutuhkan wakil presiden yang bukan hanya loyal, tetapi juga mampu melengkapi misi presiden, memperkuat kinerja pemerintahan, dan tidak menciptakan persoalan politik baru. Jadi, keputusan ini akan sangat ditentukan oleh kombinasi kebutuhan teknokratis dan kalkulasi politik Prabowo,” pungkasnya.

Pandangan tersebut merupakan analisis Arifki Chaniago mengenai kemungkinan figur yang dapat dipertimbangkan dalam wacana pengisian jabatan Wakil Presiden. Keputusan mengenai pengisian jabatan tersebut tetap harus mengikuti mekanisme konstitusi.

No More Posts Available.

No more pages to load.