Posisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menjadi sorotan sejumlah partai pendukung pemerintah. Perbedaan pernyataan dari PKB, PAN, Gerindra, hingga PSI memunculkan pertanyaan mengenai status dan arah politik partai tersebut.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai dinamika itu memiliki dua kemungkinan. Pertama, menjadi bentuk penegasan loyalitas partai-partai koalisi kepada Prabowo. Kedua, menjadi momentum bagi sejumlah partai untuk memperkuat posisi politik dengan mendorong PSI mengambil jarak dari pemerintahan.
“Ini bisa dibaca sebagai bentuk loyalitas partai-partai koalisi kepada Prabowo. Namun, di sisi lain, momentum ini juga bisa dimanfaatkan untuk mempersempit ruang politik PSI dalam pemerintahan. Dalam politik, loyalitas dan kepentingan sering kali berjalan beriringan,” ujar Arifki.
Menurut Arifki, pernyataan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid yang menduga PSI tidak lagi menjadi bagian dari koalisi serta saran Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi agar PSI menjadi oposisi menunjukkan bahwa posisi partai tersebut mulai dipersoalkan oleh sebagian pendukung pemerintah.
Dinamika itu semakin menarik setelah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi tidak adanya kader PSI di kabinet. Jokowi menyatakan bahwa pengabdian kepada negara tidak harus dilakukan melalui jabatan di pemerintahan.
Menurut Jokowi, berada di luar kabinet justru dapat memberikan keleluasaan bagi PSI untuk bergerak dan mengabdi kepada masyarakat. Ia juga menyebut PSI tengah berfokus memperbaiki serta memperkuat struktur organisasi sebagai persiapan menghadapi Pemilu 2029.
Arifki menilai pernyataan Jokowi tersebut memiliki makna politik. Ia melihat adanya kemungkinan perubahan orientasi PSI, dari keterlibatan dalam pemerintahan menuju penguatan organisasi dan identitas partai.
“Jokowi seolah memberikan legitimasi bahwa berada di luar kabinet bukan sebuah kerugian politik bagi PSI. Bahkan, ada peluang bagi PSI untuk lebih leluasa membangun organisasi dan memperkuat identitas politiknya. Ini bisa menjadi penanda perubahan orientasi PSI, dari keterlibatan dalam pemerintahan menuju penguatan kekuatan partai,” jelasnya.
Ia juga mengaitkan perkembangan tersebut dengan perubahan hubungan politik antara Jokowi dan pemerintahan Prabowo. Mundurnya tiga kader PSI, yakni Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, dan Isyana Bagoes Oka, dari partai turut mengubah konfigurasi representasi politik yang selama ini dikaitkan dengan PSI di kabinet.
“Pertanyaannya, apakah ini memang proses penyesuaian posisi PSI untuk lebih mandiri secara politik, atau bagian dari perubahan konfigurasi pengaruh politik di sekitar pemerintahan Prabowo? Dua kemungkinan ini masih terbuka,” kata Arifki.
Di sisi lain, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan belum ada partai yang secara resmi menyatakan keluar dari koalisi. PSI melalui Grace Natalie juga menegaskan tetap mendukung pemerintahan Prabowo.
Bagi Arifki, perbedaan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa batas antara partai pendukung pemerintah, anggota koalisi, dan partai yang memiliki kader di kabinet masih menjadi perdebatan politik.
Ia menilai Prabowo berkepentingan menjaga soliditas pemerintahan. Namun, setiap partai koalisi juga memiliki kepentingan untuk memperkuat posisi tawar masing-masing.
“Prabowo tentu berkepentingan menjaga soliditas pemerintahan. Namun, partai-partai koalisi juga memiliki kepentingan untuk memperkuat posisi tawar masing-masing. Karena itu, kita perlu melihat apakah pernyataan-pernyataan tersebut murni menunjukkan loyalitas kepada Prabowo atau sekaligus menjadi bagian dari kompetisi pengaruh di internal koalisi,” ujarnya.
Arifki menegaskan, dinamika tersebut belum cukup untuk menyimpulkan adanya kesepakatan politik guna menjauhkan Jokowi atau PSI dari pemerintahan. Meski demikian, perubahan hubungan politik antara Prabowo, Jokowi, dan partai-partai koalisi perlu dicermati menjelang konsolidasi politik menuju Pemilu 2029.
Menurutnya, hal utama yang perlu diperhatikan bukan hanya status PSI dalam koalisi, tetapi juga bagaimana ruang pengaruh setiap aktor politik akan terbentuk ke depan.
“Apakah PSI memilih lebih leluasa bergerak di luar kabinet, sementara Prabowo memperkuat konsolidasi dengan partai-partai koalisi yang ada, itu menjadi dinamika politik yang patut kita amati,” pungkas Arifki.
Sumber: Press Release Aljabar Strategic Indonesia
Narasumber: Arifki Chaniago, Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia











