Jakarta, sketsindonews – Pergerakan Pemuda Jakarta (PPJ) yang mengatasnamakan warga Jakarta melalukan aksi unjuk rasa di depan Balaikota DKI terkait kebijakan Gunernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menata Jakarta.
Mereka mengkritisi berbagai kebijakan Anies yang dinilai tak tepat sasaran, bahkan mereka menyebut kebijakan Anies mengalami kemunduran.
Dalam aksi unjuk rasa banyak di tampilkan pamflet salah satunya kebijakan yang disorot para demonstran adalah soal keberadaan hunian murah meriah rumah DP 0 rupiah.
Dalam aksi demonstran menyebut, terkait program realisasi rumah DP 0 rupiah terkesan dipaksakan lantaran skema pembiayaan dinilai tidak jelas.
Dua skema pembayaran rumah DP 0 rupiah sebelumnya dibeberkan dengan menggunakan metode pencicilan. Skema pertama pembeli dikenakan biaya cicil sebesar Rp2,8 juta per bulan dengan tenggat 20 tahun.
Kemudian skema kedua, cicilan Rp 2,4 juta per bulan dalam jangka waktu 15 tahun. Pembeli harus memiliki penghasilan lebih dari 5 juta per bulan.
“Dengan estimasi penghasilan Rp6,93 juta per bulan. Dengan skema cicilan demikian itu rakyat miskin Jakarta tidak bisa membeli rumah tersebut,” ujar kordinator aksi
PKL Tanah Abang Semrawut
Aksi unjuk rasa juga mengkritisi keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dianggap membuat Tanah Abang, Jakarta Pusat semakin semrawut.
“PKL kembali menyerbu trotoar sebagai lokasi berjualan di Tanah Abang, Anies Baswedandinilai gagal menata PKL. Pemprov DKI seperti tidak punya konsep dalam menata PKL,” ujar Wasil.
Pembangunan Jembatan Multiguna Tanah Abang juga bukan solusi yang tepat menyelesaikan persoalan PKL di kawasan itu. Dia mengatakan proyek itu hanya membuang anggaran milik Pemprov DKI, sebab hingga kini, kata dia, masih banyak kios kosong yang berada di Blok G Pasar Tanah Abang.
“Belum lagi kapastitas JPM yang tidak mungkin menampung 700-an PKL yang ada di Jalan Jati Baru, JPM hanya mungkin menampung 446 pedagang proses pengundian untuk mendapatkan lapak di JPM justu menimbulkan masalah baru,” tuntasnya.
reporter : nanorame
