Nama Prof. Dr. dr. Terawan Agus Putranto diusulkan sebagai salah satu figur alternatif dalam diskusi publik mengenai kemungkinan pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Usulan tersebut disampaikan advokat sekaligus analis kebijakan transportasi, Dr. Azas Tigor Nainggolan.
Menurut Azas Tigor, Terawan memiliki sejumlah pengalaman yang membuatnya layak diperbincangkan sebagai figur alternatif. Selain berkarier sebagai dokter, Terawan memiliki latar belakang militer dan pernah menduduki jabatan penting dalam pemerintahan.
Gagasan tersebut muncul dari diskusi Azas Tigor bersama seorang jurnalis mengenai sejumlah tokoh yang dinilai memiliki kapasitas untuk berkontribusi dalam kepemimpinan nasional apabila suatu saat terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Selain Terawan, sejumlah nama lain juga disebut dalam diskusi publik, di antaranya Puan Maharani, Pramono Anung, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Sufmi Dasco Ahmad.
Azas Tigor menilai, pembahasan tersebut dapat menjadi kesempatan untuk memperluas pilihan figur kepemimpinan nasional, termasuk dari kalangan profesional yang tidak berasal dari partai politik.
Menurutnya, pemerintahan membutuhkan kolaborasi antara politisi dan kalangan profesional agar kebijakan pembangunan dapat didukung oleh pengalaman serta keahlian dari berbagai bidang.
“Indonesia membutuhkan figur yang tidak tersandera kepentingan politik praktis. Para profesional dan politisi dapat berjalan berdampingan dalam mendukung kebijakan pembangunan nasional,” demikian pandangan Azas Tigor, Rabu (11/11/2026).
Rekam Jejak Dokter Terawan di Dunia Kedokteran dan Pemerintahan
Terawan Agus Putranto dikenal sebagai dokter yang memiliki pengalaman panjang di bidang kedokteran militer. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto dan menjadi bagian dari Tim Dokter Kepresidenan.
Kariernya di pemerintahan semakin dikenal ketika dipercaya menjabat Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada 23 Oktober 2019 hingga 23 Desember 2020.
Pengalaman di bidang kesehatan, militer, dan pemerintahan tersebut menjadi sejumlah pertimbangan Azas Tigor dalam mengusulkan Terawan sebagai figur alternatif untuk dibahas dalam diskusi kepemimpinan nasional.
Ia berpandangan, pengalaman profesional dapat menjadi modal penting bagi seseorang untuk berkontribusi dalam pemerintahan, selama memiliki kapasitas dan memenuhi persyaratan konstitusional.
Pergantian Wakil Presiden Harus Sesuai UUD 1945
Meski nama Terawan mulai diperbincangkan, wacana pergantian Wakil Presiden tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan usulan atau tekanan opini publik.
Hingga saat ini, Gibran Rakabuming Raka masih menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Setiap proses pemberhentian maupun pengisian jabatan Wakil Presiden harus mengikuti ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui proses konstitusional yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.
Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, nama Terawan yang disampaikan Azas Tigor masih sebatas usulan dan wacana dalam diskusi publik. Belum ada proses pencalonan resmi maupun keputusan konstitusional terkait pergantian Wakil Presiden.
Azas Tigor berharap diskusi mengenai figur alternatif kepemimpinan nasional dapat membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi kalangan profesional.
Menurutnya, pengalaman, integritas, dan kemampuan mengelola pemerintahan perlu menjadi bagian penting dalam mempertimbangkan figur yang berpotensi mengemban tanggung jawab di tingkat nasional.
