Minimnya Hukuman Produsen Miras dan Dugaan Motif Bisnis

Jakarta, skersindonews – Minimnya efek penjeraan yang diberikan majelis hakim pimpinan Makmur terhadap Supendi Herman alias Ahui pelaku sekaligus produsen miras sangat disayangkan.

Ironisnya meski telah dijatuhi hukuman pidana selama 9 bulan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (21/11/19). Ahui tidak langsung dipenjara lazimnya para terpidana lainnya.

Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum Nanang Priyanto menuntut hukuman pidana Ahui selama 15 bulan penjara pada Kamis (24/10) lalu.

Terdakwa Ahui dijerat dengan Pasal 50 UU RI no.11/1995 atau kedua Pasal 54 UU RI no.11/1995 atau ketiga Pasal 56 UU RI no.11/1995 tentang cukai.

Sebagai informasi, Ahui sejak proses persidangan kedua, ketua majelis hakim Makmur yang juga merangkap sebagai Jubir PN Jakpus sudah menangguhkan penahanan Ahui diluar persidangan.

Hal tersebut diakui Jaksa Penuntut Umum Nanang Priyanto, Senin (26/8). “Sudah dialihkan masa tahanannya hari kamis yang lalu,” terang Nanang kala itu

Jaksa N Prihanto menambabkan bahwa Ahui telah dialihkan penahanannya menjadi tahanan kota sejak Kamis (22/8). Padahal dalam persidangan sebelumnya, Senin (19/8), majelis hakim yang dipimpin Makmur mengagendakan pembacaan permohonan pengalihan tahanan pada Senin (26/8) silam.

Saat dikonfirmasi sketsindo, Hakim Makmur mengatakan majelis hakim sudah memvonis Ahui. “Sudah divonis 9 bulan. Dakwaan terbukti,” kata Makmur melalui pesan singkat tanpa menjelaskan dakwaan yang dimaksud, Rabu (27/11/19).

Ditempat terpisah praktisi hukum Petrus Selestinus menilai penetapan pengalihan tahanan terhadap Supendi alias Ahui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (22/8/19). Diduga mempunyai motif sarat kepentingan bisnis.

Semestinya kata Petrus, hal itu tidak dilakukan diluar persidangan. Sebab menurutnya, setiap penetapan harus dibacakan dalam sidang termasuk soal pengalihan penahanan.

“Setiap penetapan harus dibacakan dalam persidangan termasuk pengalihan tahanan,” kata Petrus saat dihubungi sketsindonews.com Selasa (27/8/19) pagi.

Untuk itu ia melanjutkan, ketua majelis hakim yang diketuai Makmur yang mengadili perkara produsen minuman ciu, telah melanggar aturan. Yakni penetapan hakim wajib dibacakan di depan persidangan.

Melanggar aturan karena prinsipnya itu penetapan hakim itu harus dibacakan di dalam persidangan seperti saat mengajukan permohonan pengalihan tahanan di muka persidangan. ”Jelas melanggar aturan karena prinsipnya itu penetapan hakim itu harus dibacakan di persidangan,” pungkas Petrus.

(Sofyan Hadi)