Jakarta, sketsindonews – Ikhtiar percepatan akses masyarakat terhadap kesehatan dan pendidikan hal mendesak bagi masa depan gemilang Indonesia. Musababnya, investasi kita dalam bidang kesehatan dan pendidikan yang ditanam saat ini, baru akan akan kita tuai 20-25 tahun mendatang. Abai terhadap hal tersebut, masa depan generasi Indonesia terancam.

Mengatasinya, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjend PPMD) punya tri matra alias tiga strategi jitu.

Baca: Kemendes PDTT Gandeng Universitas DI Indonesia

Nukilan pernyataan itu dilontarkan Direktur Jenderal PPMD, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), Ahmad Erani Yustika saat membuka Diskusi Kerja Lintas Sektoral dalam Implementasi Undang-Undang Desa bertema Meningkatkan Layanan Kesehatan Dasar dan Pendidikan yang Berkualitas di Desa.

Hajatan di penghujung Agustus 2016 itu digelar oleh Direktorat Pelayanan Sosial Dasar (PSD) Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Erani menuturkan titik pekerjaan rumah yang membebani saat ini terkait dengan kualitas manusia yang tidak terlalu menggembirakan.

“Walhasil percepatan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan perlu digenjot,” ujar Erani.

Terkait hal tersebut pemerintah telah mewajibkan 20% anggaran untuk pendidikan serta 5% untuk kesehatan.

Menurut Erani, dalam urusan pembangunan mengurus manusia, indikator yang bisa dipantau misalnya apakah kualitas manusia mengalami peningkatan dengan penekanan pada kapasitas manusia di desa. Misalnya, saat seorang bayi lahir menginjak bumi berapa angka harapan hidupnya, berapa angka stanting, akses pendidikan atau pengetahuan serta ketahanan pangan sehat.

Terkait peningkatan akses kesehatan dan pendidikan dalam kerangka mewujudkan masa depan gemilang, Erani menuturkan tri matra alias tiga strategi. Pertama, Jaring Komunitas Wira Desa (Jamu Desa) mengutamakan peningkatan kapabilitas masyarakat dan kapasitas lembaga desa.

“Kedua, Lumbung Ekonomi Desa (Bumi Desa) bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi secara kolektif berbasis potensi lokal,” ungkap Erani.

Matra terakhir, Lingkar Budaya Desa (Karya Desa) memastikan seluruh gerak pembangunan selaras dengan budaya lokal sehingga mampu menjaga keberlanjutan pembangunan.

Senada dengan Erani, Menurut Direktur PSD Hanibal, dalam rangka membangun desa, fokus pembangunan alih-alih dilakukan secara parsial alias sepotong-potong melainkan secara paripurna. Aspek yang perlu mendapat sentuhan diantaranya aspek dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi.

“Berlandaskan hal tersebut, desa diharapkan memiliki ketahanan yang paripurna sebagai desa mandiri dan berkelanjutan,” ungkap Hanibal.

Hal tersebut bisa diraih dengan menempatkan tujuan pembangunan desa pada masyarakat desa yang bermartabat dan sejahtera.
Selain dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dalam hajatan diskusi tersebut turut pula hadir perwakilan dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK RI), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, MCA-Indonesia, serta Bank Dunia. Organisasi profesi serta praktisi ahli pun turut pula diundang untuk memberi masukan agar program generasi semakin baik di masa mendatang. (Eky)