Jakarta, sketsindonews – Keberhasilan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menempati posisi Kepala Sekretariat Kepresidenan (Kasetpres) langsung diminta Joko Wododo dalam menempati posisi strategis di Istana Kepresidenan.
Banyak asumsi kenapa HBH menempati posisi itu, informasi yang dihimpun sketsindoneww.com bahwa penempatan HBH dinilai merupakan grand desaign untuk menghapus jejak sederet kasus dugaan korupsi era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.
Demikian diungkapkan Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah di Jakarta, Selasa (18/7/2017).
Pasalnya, berdasarkan data yang dimiliki Amir, Heru yang menjabat kepala BPKD (sebelumnya kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) sangat mengetahui sepak terjang Ahok dalam sejumlah kasus dugaan korupsi.
“Sejumlah kasus itu diantaranya skandal RS Sumber Waras, Transjakarta, Rusun Cengkareng Barat, CSR dan lainnya,” katanya.
Menurut Amir, sekarang hanya tinggal menunggu keberanian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memproses Ahok. Salah satu pintu masuknya adalah memintai keterangan Heru.
Sementara dipihak sumber lain HBD itu diminta langsung oleh Jokowi karena tugas nantinya HBD untuk agenda Kepresidenan dalam upaya pendekatan bidang kerja HBD yang selama ini sangat piawai dalam pendekatan institusi keterkaitan dengan lembaga dan kementerian, ungkap sumber.
Jokowi itu sangat tahu kualitas HBD sehingga Jokowi menarik dirinya di lingkaran Istana untuk tugas – tugas persoalan instituasional.
Dengan ditariknya HBD maka akan ada skenario yang akan dilakukam Jokowi selalu Presiden dalam melakukan reformasi di tubuh pemda DKI Jakarta dalam pertarungan saling tikung, sehingga HBD layak dipercaya Presiden.
Sejak awal HBH punya kedekatan khusus sejak Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta, ini pertimbangan pysicologis sehingga HBH menjadi pertimbangan untuk ditarik sementara untuk dipersiapkan menjadi posisi strategis saat balik di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Sosok HBD sedang dipersiapkan Jokowi dalam memantau kinerja pemda serta posisi pejabat yang nantinya secara politik terkait persiapan pilpres 2019 hingga rotasi dan promosi posisi strategis.
reporter : nanorame
