Pemerintah terus mempercepat transformasi digital guna meningkatkan kualitas layanan publik. Langkah ini tidak hanya berfokus pada penggunaan teknologi, tetapi juga mencakup perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa pemerintah digital bertujuan menghadirkan layanan yang lebih sederhana, cepat, dan tepercaya.
“Melalui pemerintah digital, negara hadir dengan cara yang lebih efisien dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ujar Rini dalam rapat koordinasi bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan di Kantor DEN, Senin (6/4/2026).
Rini menjelaskan, terdapat tiga strategi utama dalam percepatan transformasi digital. Pertama, penguatan konsolidasi kelembagaan agar program digital pemerintah lebih terarah dan terintegrasi.
Kedua, pembangunan portal layanan digital terpadu berbasis Digital Public Infrastructure (DPI), yang mencakup penggunaan identitas digital (Digital ID), pertukaran data (Data Exchange), serta sistem pembayaran digital (Digital Payment).
Ketiga, penguatan regulasi melalui Peraturan Presiden tentang pemerintah digital guna memastikan sinkronisasi kebijakan dan efisiensi anggaran.
Menurutnya, digitalisasi pemerintahan dapat mengurangi duplikasi sistem, menekan pemborosan anggaran teknologi informasi, serta meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial dan subsidi berbasis data.
Transformasi ini juga diyakini mampu mempercepat proses birokrasi, seperti yang terjadi di beberapa negara yang berhasil memangkas waktu perizinan secara signifikan melalui integrasi layanan digital.
Sementara itu, Luhut menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan implementasi program berjalan optimal.
“Digitalisasi adalah keharusan dalam tata kelola pemerintahan agar pelayanan kepada masyarakat semakin mudah dan cepat,” ujarnya.
Pemerintah berharap transformasi digital dapat mendorong efisiensi birokrasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui layanan publik yang lebih adaptif dan terintegrasi.
