Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui portal resmi anti-hoaks kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan literasi digital masyarakat lewat webinar bertajuk Jakarta SOLID (Sadar Olah Literasi Digital), Rabu (6/5/2026).
Mengangkat tema “Hoaks, Disinformasi dan Peran Publik di Era AI”, kegiatan ini menjadi respons atas kian masifnya penyebaran informasi palsu di tengah pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan.
Webinar yang disiarkan langsung melalui Zoom dan kanal YouTube Jakarta Lawan Hoaks ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, sebagai keynote speaker.
Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam memilah dan memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya di ruang digital.
Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB ini terbuka untuk umum, sekaligus memberikan e-certificate dan doorprize sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi masyarakat.
Peran Masyarakat Jadi Kunci
Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, Munjirin, dalam sambutannya menyoroti perubahan besar yang dibawa era digital, termasuk bagaimana masyarakat dari berbagai usia kini harus beradaptasi dengan teknologi.
“Dulu tidak terbayangkan kita akan hidup di era digital seperti sekarang. Informasi begitu terbuka, lintas negara, dan mudah diakses. Namun di balik itu, kita dituntut lebih cerdas dan bijak dalam mengelola informasi,” ujar Munjirin.
Ia mengingatkan bahwa penyebaran hoaks dapat berdampak nyata pada kehidupan sosial, bahkan mampu mengubah perilaku seseorang. Karena itu, masyarakat diminta untuk lebih berhati-hati sebelum membagikan informasi.
“Setiap apa yang kita ketik, kita bagikan, harus dipikirkan matang. Bukan hanya berdampak di dunia, tapi juga menjadi tanggung jawab moral,” tegasnya.
Literasi Digital dan Etika Bermedia
Selain membahas hoaks, Munjirin juga menyinggung pentingnya etika dalam penggunaan teknologi, termasuk dalam memberikan komentar, membuat status, maupun menyebarkan berita.
Ia mencontohkan bagaimana kemajuan teknologi juga harus diimbangi dengan kejujuran dalam pelaporan data di lapangan.
Menurutnya, manipulasi informasi melalui sistem digital dapat merusak kepercayaan publik.
“Teknologi itu memudahkan, tapi jangan disalahgunakan. Harus tetap berdasarkan fakta dan kondisi nyata,” katanya.
Komitmen Kominfotik Perangi Disinformasi
Sementara itu, perwakilan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta menyampaikan bahwa perkembangan teknologi, khususnya AI, membawa peluang sekaligus tantangan besar, termasuk meningkatnya hoaks dan disinformasi.
Pemprov DKI Jakarta, lanjutnya, terus memperkuat ketahanan informasi melalui berbagai inovasi, seperti pengembangan portal Satu Data Jakarta, aplikasi JAKI, serta layanan Jakarta Lawan Hoaks yang berfungsi sebagai pusat verifikasi informasi.
“Laporan warga bukan sekadar data administratif, tetapi amanah publik yang harus divalidasi secara nyata. Karena itu, kami memperkuat sistem verifikasi berbasis AI dan mekanisme check and balance,” ujarnya.
Selain itu, perluasan akses internet melalui JakWiFi dan pemasangan ribuan CCTV juga menjadi bagian dari upaya menciptakan ekosistem digital yang aman dan transparan.
Edukasi dan Kolaborasi
Program Jakarta Lawan Hoaks disebut tidak hanya berperan sebagai pemeriksa fakta, tetapi juga sebagai edukator publik.
Bahkan, inisiatif ini telah mendapat pengakuan internasional melalui nominasi ajang World Summit on the Information Society (WSIS) yang diselenggarakan oleh PBB.
Melalui kegiatan Jakarta SOLID, masyarakat diajak untuk memahami cara sederhana memverifikasi informasi serta melindungi keluarga dari dampak negatif dunia digital.
“Literasi digital bukan hanya soal kemampuan menggunakan teknologi, tapi juga membangun kesadaran kritis dan tanggung jawab sosial,” kata perwakilan Kominfotik.
Penutup dan Apresiasi
Sebagai penutup rangkaian kegiatan, Wali Kota Jakarta Timur menyerahkan sertifikat penghargaan kepada para narasumber sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam menyukseskan seminar.
Webinar ini diharapkan menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan komunitas dalam menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan beretika di tengah derasnya arus informasi di era kecerdasan buatan.
