Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menawarkan 40 Barang Milik Daerah (BMD) kepada investor dengan estimasi potensi investasi awal mencapai Rp22,37 triliun.
Promosi aset tersebut dilakukan melalui Jakarta Asset Forum & Expo (JAFEX) 2026 yang digelar di The St. Regis Jakarta, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (11/8/2026).
Forum ini mempertemukan Pemprov DKI Jakarta dengan investor, pelaku usaha, lembaga keuangan, serta mitra pembangunan untuk mendorong pemanfaatan aset daerah secara produktif.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, aset milik pemerintah daerah harus dikelola secara optimal agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
“Aset daerah harus dikelola secara optimal agar tidak sekadar tercatat, tetapi memberi manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat,” kata Pramono saat membuka JAFEX 2026.
40 Aset Berpotensi Dikembangkan
Pramono menjelaskan, 40 BMD yang ditawarkan memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan dan fasilitas yang mendukung konektivitas, kegiatan ekonomi, hingga peningkatan kualitas layanan publik.
Estimasi nilai investasi sebesar Rp22,37 triliun tersebut masih merupakan perhitungan awal. Nilai aktual investasi nantinya akan ditentukan berdasarkan studi kelayakan, kajian teknis, desain, spesifikasi bangunan, serta perhitungan biaya.
Sejumlah aset berpotensi dikembangkan untuk berbagai kebutuhan, antara lain kawasan transit-oriented development (TOD), waterfront atau riverfront, kawasan mixed-use, fasilitas olahraga dan rekreasi, ruang komersial dan kreatif, serta media luar ruang.
Pemprov DKI menilai optimalisasi aset menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan produktivitas BMD sekaligus memperluas sumber pembiayaan pembangunan.
Pada 2026, Badan Pengelolaan Aset Daerah menargetkan peningkatan kontribusi pendapatan dari pemanfaatan aset, dari sekitar Rp805 miliar menjadi Rp1 triliun.
DKI Dorong Creative Financing
Pramono menegaskan pembangunan Jakarta tidak dapat sepenuhnya mengandalkan APBD. Karena itu, Pemprov DKI memperluas penggunaan skema pembiayaan kreatif atau creative financing serta kerja sama pemanfaatan aset.
Pemprov DKI juga mendorong pemenuhan kewajiban pengembang untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik.
Menurut Pramono, pendekatan tersebut telah diterapkan dalam sejumlah rencana pembangunan, termasuk pengembangan Jakarta International Cultural Hub di Kuningan melalui kerja sama dengan pihak swasta tanpa menggunakan APBD.
“Pembangunan Jakarta tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Karena itu, kami mendorong creative financing dan skema kerja sama,” ujarnya.
Ia berharap JAFEX 2026 menghasilkan kerja sama yang konkret, layak secara bisnis, transparan, dan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat.
Setiap pemanfaatan aset, lanjut Pramono, harus mampu menciptakan nilai ekonomi, membuka peluang usaha, meningkatkan pelayanan publik, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi Jakarta sebagai kota global.
AHY Dukung Optimalisasi Aset Jakarta
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyambut baik penyelenggaraan JAFEX 2026.
AHY menilai kolaborasi antara pemerintah, investor, dunia usaha, lembaga keuangan, dan mitra pembangunan dapat membuka peluang untuk mengubah aset publik menjadi infrastruktur dan layanan yang manfaatnya dirasakan masyarakat.
“Kalau seluruh kekuatan ini bisa kita satukan, kita akan punya peluang yang besar untuk mengubah aset publik menjadi sesuatu yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata AHY.
Ia berharap Jakarta terus berkembang sebagai kota global yang inovatif sekaligus mampu menghadirkan kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat.
Catatan: Informasi ini dikutip dari portal resmi Provinsi DKI Jakarta, Selasa (11/8/2026).
