Anggota Komisi V DPR RI Boyman Harun menyoroti hilangnya lima jurnalis saat melakukan peliputan di kawasan Gunung Krakatau. Ia mendorong penguatan koordinasi antara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan SAR Nasional (Basarnas), serta lembaga terkait untuk mengurangi risiko dalam situasi bencana.
Boyman menilai konektivitas antarlembaga menjadi penting, terutama dalam penyampaian informasi mengenai kondisi alam dan potensi bahaya. Informasi dari BMKG, menurutnya, harus dapat segera diteruskan kepada Basarnas sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat.
“Kerja samanya itu harus konektivitas antara BMKG dengan Basarnas dan segala lembaga lain yang berkaitan.”
Menurut Boyman, sistem peringatan dini tidak cukup hanya memberikan informasi mengenai potensi bencana. Informasi tersebut juga harus menjelaskan waktu atau kondisi yang perlu diwaspadai, lokasi yang berpotensi terdampak, kemungkinan dampak, serta langkah yang harus dilakukan masyarakat.
Ia menilai informasi kebencanaan harus disampaikan secara lengkap dan mudah dipahami agar masyarakat maupun petugas dapat mengambil tindakan dengan cepat.
“Kapan terjadinya bencana, kemudian lokasi bencana harus jelas, kemudian akibat apa yang ditimbulkan terhadap bencana itu nantinya, kemudian masyarakat harus apa.”
DPR Dorong Penguatan Anggaran
Selain koordinasi, Boyman mengusulkan pemerintah mempertimbangkan peningkatan anggaran operasional Basarnas dan lembaga terkait.
Menurutnya, dukungan anggaran diperlukan agar tugas pencarian, pertolongan, serta penyampaian informasi dini kepada masyarakat dapat dilakukan secara maksimal.
Boyman juga menyampaikan harapan agar lima jurnalis yang hilang segera ditemukan dalam kondisi selamat.
“Saya berharap semoga saudara kita yang hilang dapat ditemukan dalam keadaan selamat.”
Pernyataan Boyman disampaikan di Bogor, Jawa Barat, Kamis (11/9/2026), menyusul insiden hilangnya lima jurnalis saat meliput aktivitas Gunung Krakatau.
Catatan: Informasi ini dikutip dari situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Minggu (13/9/2026).
