Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Cindy Monica, menyoroti kapasitas Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam mengawasi ruang digital. Ia menilai penguatan infrastruktur digital perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kemampuan pengawasan.
Cindy menyampaikan hal tersebut dalam rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Kementerian Komunikasi dan Digital di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Menurut Cindy, porsi anggaran untuk pengembangan dan penguatan infrastruktur digital mencapai lebih dari separuh pagu. Sementara itu, anggaran untuk program teknis pengawasan ruang digital dinilai masih relatif terbatas.
Ia mempertanyakan apakah kapasitas pengawasan pada 2027 akan mampu mengikuti perkembangan berbagai risiko di ruang digital, termasuk judi online dan perlindungan anak.
“Sejauh mana kapasitas pengawasan di tahun 2027 ini bisa memadai untuk menghadapi judi online, perlindungan anak, maupun risiko digital yang terus berkembang?” ujar Cindy.
Selain persoalan pengawasan, Cindy menyoroti masih adanya wilayah yang mengalami blank spot serta kualitas konektivitas internet yang belum merata.
Berdasarkan temuan saat melakukan kunjungan ke sejumlah daerah, ia mengatakan masih ada masyarakat yang harus membeli voucher internet dengan harga Rp5.000 hingga Rp6.000 per jam dengan jangkauan layanan yang terbatas.
“Kita masih banyak sekali menghadapi persoalan blank spot dan juga kualitas internet konektivitas,” katanya.
Cindy menilai pembangunan infrastruktur digital tidak cukup hanya diukur dari jumlah infrastruktur yang dibangun atau luas cakupan jaringan. Menurutnya, kualitas layanan dan manfaat yang diterima masyarakat juga perlu menjadi ukuran.
Karena itu, ia mendorong agar penyesuaian anggaran mempertimbangkan capaian dan outcome yang dapat dirasakan masyarakat di berbagai daerah.
“Penyesuaian anggaran perlu dilihat dari kualitas layanan dan outcome yang benar-benar bisa masyarakat kita rasakan, bukan hanya dari besarnya investasi, jumlah infrastruktur, atau luasnya cakupan jaringan,” tegas Cindy.
Sorotan tersebut menempatkan tiga persoalan utama dalam pembahasan Komisi I DPR bersama Komdigi, yakni pengawasan ruang digital, perlindungan anak dari risiko digital, serta pemerataan kualitas akses internet. DPR sebelumnya juga telah menempatkan pelindungan digital anak dari judi online sebagai salah satu isu yang mendapat perhatian.
Catatan: Informasi ini dikutip dari situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Rabu (16/9/2026).
