Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) MPR RI mendukung gagasan perluasan kepemilikan rekening perbankan bagi seluruh warga negara Indonesia (WNI). Kebijakan tersebut dinilai dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan berbagai program ekonomi.
Namun, Ketua Fraksi PKB MPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, mengingatkan agar kepemilikan rekening tidak hanya menjadi target administratif. Menurutnya, rekening harus benar-benar membuka akses masyarakat terhadap penghasilan, pembiayaan, bantuan pemerintah, serta kesempatan ekonomi.
“Prinsipnya kami mendukung. Kalau setiap warga memiliki rekening, akses terhadap layanan keuangan, bantuan pemerintah, pembiayaan usaha, koperasi, tabungan, hingga berbagai program pemberdayaan ekonomi akan menjadi lebih mudah. Tetapi jangan sampai rakyat hanya punya rekening, sementara tidak punya akses terhadap penghasilan dan kesempatan ekonomi,” ujar Neng Eem di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Rekening Harus Beri Manfaat Ekonomi
Neng Eem mengatakan perluasan rekening harus ditempatkan dalam kerangka inklusi keuangan. Pemerintah sebelumnya menyampaikan bahwa penyediaan rekening bagi masyarakat akan melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Pemerintah juga menyiapkan integrasi data kependudukan dan sistem pembayaran untuk mendukung layanan tersebut.
Menurut Neng Eem, rekening masyarakat seharusnya dapat terhubung dengan berbagai kebutuhan ekonomi, seperti pembiayaan UMKM, koperasi, perlindungan sosial, pembayaran layanan publik, tabungan, dan program pemberdayaan ekonomi.
Pandangan tersebut sejalan dengan perhatian pemerintah terhadap inklusi keuangan. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebut indeks inklusi keuangan Indonesia mencapai 93,62 persen berdasarkan data yang disampaikan pemerintah pada September 2026.
Jangan Timbulkan Eksklusi Baru
Fraksi PKB juga meminta implementasi program memperhatikan masyarakat yang belum memiliki rekening, warga miskin, masyarakat di daerah terpencil, lansia, serta kelompok yang memiliki keterbatasan dalam mengakses teknologi digital.
“Jangan sampai kebijakan yang tujuan awalnya inklusi justru menciptakan eksklusi baru. Warga yang belum memiliki akses digital atau tinggal di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur tetap harus mendapatkan pelayanan yang sama,” ujar Neng Eem.
Ia menilai akses layanan keuangan perlu dibangun secara inklusif agar masyarakat tidak hanya tercatat sebagai pemilik rekening, tetapi juga dapat menggunakan layanan tersebut untuk meningkatkan aktivitas ekonomi.
Rekening sebagai Infrastruktur Ekonomi
Fraksi PKB berpandangan bahwa rekening perbankan dapat menjadi bagian dari infrastruktur ekonomi masyarakat. Dengan akses tersebut, warga diharapkan lebih mudah terhubung dengan pembiayaan usaha, perlindungan sosial, layanan publik, dan berbagai program ekonomi.
Namun, kepemilikan rekening tetap perlu diikuti dengan peningkatan literasi keuangan. Pemerintah juga menekankan pentingnya literasi agar masyarakat mampu memanfaatkan produk dan layanan keuangan secara optimal.
Pemerintah Siapkan Perluasan Kepemilikan Rekening
Pemerintah sebelumnya menyampaikan rencana penyediaan rekening bagi masyarakat melalui BRI dan BSI sebagai bagian dari upaya meningkatkan inklusi keuangan.
Dalam pelaksanaannya, data kependudukan dari Dukcapil akan dipadankan dengan sistem yang tersedia di Bank Indonesia. Pemerintah juga menyiapkan penguatan sistem pembayaran digital melalui QRIS.
Dengan program tersebut, perluasan kepemilikan rekening diharapkan tidak berhenti pada pembukaan rekening, tetapi dapat meningkatkan pemanfaatan layanan keuangan formal oleh masyarakat.
Catatan: Informasi ini dikutip dari situs resmi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI), Rabu (16/9/26).
