Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Agustus 2026 dinilai tetap berada di jalur yang direncanakan. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut kondisi tersebut tercermin dari keseimbangan primer yang positif dan defisit yang masih terkendali.
Hal itu disampaikan Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Jumat (18/9/2026).
“Hingga akhir Agustus kinerja APBN itu tetap kuat dengan keseimbangan primer yang positif, defisit tetap dalam batasan yang terkendali dan ini artinya memang perjalanan APBN-nya relatively on track,” ujar Suahasil.
Pendapatan Negara Rp2.055,6 Triliun
Hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara mencapai Rp2.055,6 triliun, atau sekitar 65 persen dari target. Penerimaan tersebut tumbuh 25,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Dari sisi penerimaan, pajak tumbuh 24,1 persen. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp210,2 triliun, tumbuh 7,8 persen.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga mencatat pertumbuhan sebesar 41,7 persen menjadi Rp435,1 triliun.
Defisit APBN 0,93 Persen terhadap PDB
Di sisi belanja, realisasi belanja negara mencapai sekitar Rp2.295 triliun. Dengan kondisi tersebut, defisit APBN hingga akhir Agustus tercatat Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap PDB.
Sementara itu, belanja negara tumbuh 17,1 persen. Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp912,4 triliun atau meningkat 33 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Suahasil menekankan bahwa percepatan belanja tetap harus memperhatikan efisiensi, ketepatan sasaran, dan manfaat bagi masyarakat.
APBN Tetap Menjaga Daya Beli Masyarakat
Selain menjalankan fungsi pembangunan, APBN juga digunakan untuk menjaga perlindungan sosial dan daya beli masyarakat.
Sejumlah program yang didukung APBN antara lain subsidi dan kompensasi, Program Keluarga Harapan (PKH), perlindungan sosial, serta berbagai program pemberdayaan ekonomi.
“APBN hadir untuk melindungi masyarakat. Berbagai macam program yang saya sampaikan tadi, subsidi, kompensasi, PKH, perlindungan sosial, menjaga daya beli, menjaga kesejahteraan, mendorong pemberdayaan ekonomi,” kata Suahasil.
Menurutnya, fungsi perlindungan tersebut perlu berjalan bersama dengan penguatan kredibilitas fiskal. Pendapatan negara perlu diperkuat, sementara belanja diarahkan agar semakin efektif, produktif, dan efisien.
Pemerintah selanjutnya akan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempertahankan kredibilitas APBN. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mendukung stabilitas ekonomi, pembangunan, serta kepercayaan terhadap perekonomian Indonesia.
Catatan: Informasi ini dikutip dari situs resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jumat (18/9/26).
