Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Oktober 2026, evaluasi terhadap program prioritas nasional kembali menjadi perhatian. Sejumlah isu, mulai dari kondisi ekonomi, penciptaan lapangan kerja, ketahanan energi, penanganan bencana, hingga tata kelola program pemerintah, dinilai perlu mendapat perhatian serius.
Aktivis muda Katolik sekaligus Founder Gerakan Pemuda Peduli Masyarakat Indonesia (GPPMI), Robertus Juan Pratama, mengatakan evaluasi pemerintahan harus dilakukan secara terbuka, objektif, dan berorientasi pada manfaat yang dirasakan masyarakat.
Menurut Juan, pelaksanaan Asta Cita perlu dinilai berdasarkan capaian yang dapat diukur, bukan semata-mata melalui pernyataan politik atau keberhasilan administratif.
“Evaluasi dua tahun pemerintahan tidak boleh berhenti pada perdebatan apakah pemerintah berhasil atau gagal. Kita harus berani melihat persoalan berdasarkan data, mengidentifikasi kebijakan yang belum berjalan sebagaimana mestinya, dan menawarkan solusi yang dapat dilaksanakan,” ujar Juan.
Survei ekonomi dan beban masyarakat menjadi sorotan
Laporan evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran yang dipublikasikan CELIOS bersama Tim Kabinet Bayangan pada Oktober 2026 memuat sejumlah penilaian responden mengenai kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah.
Dalam laporan tersebut, 53 persen responden menilai kondisi ekonomi Indonesia memburuk dibandingkan tahun sebelumnya. Sebanyak 82 persen responden juga menyatakan pajak dan berbagai pungutan membebani masyarakat. Temuan ini merupakan hasil survei dan mencerminkan persepsi responden, sehingga perlu dibaca bersama indikator ekonomi resmi serta metodologi surveinya.
Juan menilai hasil survei semacam itu patut menjadi bahan evaluasi pemerintah, terutama dalam menjaga daya beli masyarakat, memastikan harga kebutuhan pokok terjangkau, dan memperluas kesempatan kerja.
“Kepercayaan publik tidak cukup dipertahankan melalui komunikasi dan pencapaian administratif. Kepercayaan harus dibangun melalui hasil nyata, keterbukaan terhadap kritik, dan kesediaan mengoreksi program yang belum memberikan manfaat optimal,” katanya.
Penanganan karhutla dan bencana perlu diperkuat
Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana alam juga menjadi perhatian dalam evaluasi tersebut.
Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam forum koordinasi pengendalian karhutla pada 2026, luas lahan terbakar hingga 28 Februari 2026 mencapai 32.637,42 hektare. Angka tersebut meningkat tajam dibandingkan periode yang sama pada 2025. Informasi ini dapat ditelusuri melalui situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di https://www.bmkg.go.id/berita/hadapi-risiko-karhutla-bmkg-tekankan-kesiapsiagaan-dalam-rakornas-karhutla-2026.
Juan menilai pemerintah perlu memperkuat pencegahan, pemantauan titik api, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, pemulihan lingkungan, serta kesiapan logistik dan sistem peringatan dini.
“Negara tidak boleh baru terlihat ketika asap sudah menyelimuti permukiman atau ketika masyarakat kehilangan rumah dan mata pencaharian. Pencegahan harus menjadi prioritas, koordinasi pusat dan daerah harus berjalan efektif, dan setiap kelemahan penanganan bencana harus dievaluasi secara terbuka,” tegasnya.
Ketahanan energi harus dirasakan masyarakat
Sektor energi juga menjadi salah satu aspek yang perlu dievaluasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 16 Oktober 2026 menyampaikan bahwa stok BBM nasional berada pada kisaran 16–18 hari. Pemerintah juga meminta percepatan distribusi ke sejumlah daerah.
Informasi tersebut dimuat dalam situs resmi Kementerian ESDM melalui tautan https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/stok-bbm-nasional-aman-bahlil-minta-pertamina-percepat-distribusi-ke-daerah.
Menurut Juan, kecukupan stok nasional perlu diikuti distribusi yang merata, terutama ke wilayah kepulauan, daerah terpencil, dan kawasan dengan akses transportasi terbatas.
“Ketahanan energi tidak boleh hanya dinilai dari angka stok nasional. Ukuran keberhasilannya adalah apakah masyarakat dapat memperoleh BBM sesuai kebutuhan tanpa menghadapi kelangkaan berulang akibat hambatan distribusi,” ujarnya.
Program MBG perlu dievaluasi secara berkala
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut menjadi sorotan. Juan menegaskan bahwa tujuan meningkatkan kualitas gizi anak harus tetap menjadi perhatian, tetapi pelaksanaannya perlu disertai pengawasan dan evaluasi yang memadai.
Menurutnya, keamanan pangan, mutu gizi, ketepatan sasaran, transparansi pengadaan, dan efektivitas anggaran harus menjadi indikator penting dalam menilai pelaksanaan program.
“Program yang memiliki tujuan baik bukan berarti bebas dari evaluasi. Keselamatan anak, mutu makanan, ketepatan penerima, dan pertanggungjawaban anggaran harus menjadi prioritas utama. Jika ditemukan kekurangan, pemerintah harus berani membenahi tata kelolanya,” kata Juan.
Penilaian mengenai tingkat kepuasan terhadap MBG perlu disertai rujukan survei yang jelas, termasuk lembaga pelaksana, jumlah responden, waktu pengumpulan data, dan metode penelitian. Angka survei tidak seharusnya diperlakukan sebagai gambaran seluruh masyarakat tanpa memperhatikan batasan tersebut.
Stabilitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja
Pada aspek ekonomi, kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada 5 Oktober 2026 tercatat sebesar Rp17.917 per dolar AS. Data tersebut dapat diperiksa melalui laman resmi Bank Indonesia di https://www.bi.go.id/id/statistik/informasi-kurs/jisdor/default.aspx.
Namun, nilai tukar pada satu tanggal saja tidak cukup untuk menggambarkan kinerja ekonomi selama dua tahun pemerintahan. Analisis perlu membandingkan data lintas periode serta memperhatikan faktor global, kebijakan moneter, perdagangan, dan kondisi industri.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik melaporkan tingkat pengangguran terbuka Indonesia pada Mei 2026 sebesar 4,65 persen, turun 0,03 poin persentase dibandingkan Februari 2026. Pada periode yang sama, jumlah penduduk bekerja tercatat 148,19 juta orang dan rata-rata upah buruh sebesar Rp3,39 juta.
Rincian tersebut tersedia melalui publikasi resmi BPS: https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/08/05/2606/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-sebesar-4-65-persen-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-39-juta-rupiah.html.
Juan menilai angka pengangguran perlu dibaca bersama kualitas pekerjaan, tingkat upah, setengah pengangguran, dan akses generasi muda terhadap pekerjaan formal.
Ia mendorong penguatan pendidikan vokasi yang sesuai kebutuhan industri, program magang berkualitas, kemudahan perizinan bagi UMKM, serta perluasan pembiayaan untuk usaha produktif.
“Generasi muda tidak cukup diberi harapan melalui target investasi. Mereka membutuhkan pekerjaan nyata, penghasilan yang layak, pelatihan sesuai kebutuhan industri, proses rekrutmen yang adil, dan kesempatan membangun masa depan tanpa harus bergantung pada koneksi,” katanya.
Aktivis usulkan lima agenda pembenahan
Berdasarkan sejumlah persoalan tersebut, Juan mengusulkan lima agenda pembenahan yang menurutnya perlu dipertimbangkan pemerintah.
Pertama, menyusun rapor kinerja pemerintah dengan indikator yang jelas, data yang dapat diperiksa, serta laporan berkala mengenai capaian dan kekurangan program.
Kedua, memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk stabilitas harga pangan, pemerataan distribusi energi, penciptaan pekerjaan yang layak, dan perlindungan warga terdampak bencana.
Ketiga, mengevaluasi tata kelola program MBG melalui audit, penilaian independen, dan partisipasi masyarakat. Ia juga mengusulkan penghapusan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Usulan penghapusan tersebut merupakan sikap narasumber, bukan keputusan resmi pemerintah.
Keempat, memperkuat profesionalisme aparatur negara dan penegakan hukum agar berjalan secara adil, kompeten, berintegritas, dan tanpa diskriminasi.
Kelima, membuka ruang partisipasi masyarakat, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, pelaku usaha, komunitas lokal, dan organisasi kepemudaan dalam evaluasi serta pengawasan kebijakan.
“Lima langkah ini harus diterjemahkan menjadi agenda kerja yang jelas, memiliki indikator keberhasilan, dan dapat dipantau masyarakat. Evaluasi tidak boleh berhenti sebagai dokumen atau pernyataan politik. Harus ada tindak lanjut, penanggung jawab, serta ukuran yang dapat digunakan publik untuk menilai apakah pembenahan benar-benar berjalan,” ujar Juan.
Kritik dan partisipasi publik
Juan menambahkan bahwa stabilitas politik yang sehat harus berjalan seiring dengan keterbukaan terhadap kritik, penegakan hukum yang adil, dan kepercayaan terhadap institusi negara.
Menurutnya, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga demokrasi dengan menyampaikan kritik berbasis fakta, menawarkan solusi, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan secara bertanggung jawab.
“Kami berharap pemerintahan Prabowo-Gibran menjadikan evaluasi dua tahun ini sebagai kesempatan untuk memperkuat kepercayaan publik. Asta Cita akan memiliki makna yang lebih besar apabila diterjemahkan menjadi kebijakan yang adil, terukur, transparan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia,” tutup Robertus Juan Pratama.
